Pemerintah Yunani tengah mempertimbangkan langkah untuk membatasi anonimitas di internet sebagai upaya menekan penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian yang kerap dilakukan pengguna anonim. Wacana tersebut disampaikan Menteri Digital Yunani Dimitris Papastergiou pada Selasa.

Dalam pernyataannya kepada portal berita Euractiv, Papastergiou menilai persoalan utama dari anonimitas adalah meningkatnya perilaku toksik di ruang digital. Ia menyoroti bahwa di media sosial, siapa pun dapat mencemarkan nama baik dan merusak karakter seseorang tanpa menghadapi konsekuensi.

“Kita harus menemukan cara yang mensyaratkan platform untuk memverifikasi identitas akun,” kata Papastergiou.

Ia juga mengaitkan gagasan tersebut dengan praktik di Yunani Kuno, ketika masyarakat dapat menyampaikan pandangan secara terbuka. Menurutnya, model itu dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan bentuk baru “demokrasi digital.”

Papastergiou menyebutkan wacana ini telah dibahas pemerintah selama beberapa bulan dan kini ditinjau di tingkat tertinggi, termasuk di kantor Perdana Menteri. Ia menambahkan bahwa terdapat beberapa solusi teknis yang dapat digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna.

Euractiv melaporkan bahwa upaya sebelumnya oleh aparat penegak hukum Yunani untuk mengidentifikasi pengguna anonim yang menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah tidak membuahkan hasil.

Namun, menurut Euractiv yang mengutip juru bicara pemerintah Yunani Pavlos Marinakis, inisiatif yang dipertimbangkan ini tidak dimaksudkan untuk menghapus anonimitas atau penggunaan nama samaran. Fokusnya adalah memastikan setiap akun tetap terhubung dengan individu yang identitasnya telah diverifikasi.