Sejumlah warga di Kabupaten Bone menanggapi rencana kebijakan pemerintah yang akan memblokir atau menonaktifkan akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dan dijadwalkan mulai berlaku secara bertahap pada 28 Maret 2026.

Dalam aturan tersebut, sejumlah platform disebut masuk kategori berisiko tinggi, di antaranya YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Threads, X, Bigo Live, hingga Roblox. Pemerintah menyatakan kebijakan ini diterapkan untuk melindungi anak dari paparan konten negatif, perundungan siber, serta kecanduan media sosial.

Salah seorang warga Bone, Rahma (38), menyatakan dukungannya terhadap rencana pembatasan tersebut. Ia menilai anak-anak saat ini mudah meniru apa yang mereka lihat di media sosial tanpa memahami dampaknya.

“Kadang anak-anak langsung praktikkan apa yang mereka lihat di internet. Ada yang ikut-ikut gaya bicara, gaya hidup, bahkan konten yang sebenarnya belum tentu baik untuk mereka,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).

Rahma mengaku sebagai orangtua ia kerap kesulitan mengontrol penggunaan media sosial anaknya. Menurutnya, pembatasan usia dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengaruh negatif internet terhadap anak.

“Kalau ada batas usia mungkin lebih baik, supaya anak-anak fokus dulu sekolah dan tidak terlalu larut dengan media sosial,” katanya.

Namun, pandangan berbeda disampaikan Ardi (15), seorang pelajar di Bone. Ia menilai media sosial tidak selalu berdampak buruk karena ada konten yang bisa bermanfaat apabila digunakan dengan bijak.

“Memang ada konten yang tidak bagus, tapi ada juga yang bermanfaat. Banyak teman saya belajar sesuatu dari TikTok atau YouTube,” ujarnya.

Ardi menambahkan, media sosial juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk mencari informasi dan hiburan. Meski begitu, ia tetap sepakat penggunaan media sosial oleh anak perlu pengawasan dari orangtua.

“Kalau diawasi orangtua mungkin lebih baik daripada langsung dibatasi semua,” tandasnya.