Mataram—Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri menegaskan Pemerintah Provinsi NTB terbuka terhadap berbagai masukan dan aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Namun, ia meminta agar aspirasi yang disampaikan tetap fokus pada persoalan utama agar dapat ditindaklanjuti secara efektif.
“Setiap perjuangan harus fokus pada apa yang menjadi titik dari perjuangan itu sendiri,” ujar Indah saat menerima aspirasi Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wagub juga berpesan agar komunikasi antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah terus terjalin. Menurutnya, hal itu penting agar persoalan di lapangan dapat ditangani secara bertahap dan terukur sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita tetap ada upaya dan langkah-langkah yang dilakukan. Salah satunya adalah perbaikan jalan sporadis di titik-titik yang dianggap sangat rawan bagi pengguna jalan,” kata Indah yang akrab disapa Ummi Dinda.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan itu antara lain terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah Sumbawa, Bima, dan Dompu, serta persoalan jaringan internet yang dinilai belum merata.
Terkait layanan internet, Pemerintah Provinsi NTB mengakui masih terdapat sejumlah wilayah blank spot di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB Ahsanul Khalik menyebut beberapa kecamatan seperti Lambitu, Wera, Monta, Langgudu, Ambalawi, dan Sape masih mengalami blank spot atau sinyal lemah, terutama di daerah perbukitan dan terpencil.
“Kondisi geografis serta pertimbangan bisnis operator menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan layanan,” ujar Ahsanul.
Ia menambahkan, sebagai langkah awal pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan operator telekomunikasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur jaringan. Meski kewenangan pembangunan jaringan berada pada pemerintah pusat dan penyedia layanan, Pemprov NTB disebut tetap berperan dalam fasilitasi dan advokasi agar kebutuhan akses internet masyarakat dapat terpenuhi.
“Kami sudah dua kali bersurat ke pemerintah pusat melalui program ‘BAKTI’ untuk mengusulkan wilayah blank spot, termasuk di Kabupaten Bima, agar masuk prioritas pembangunan BTS,” katanya.
Selain itu, Dinas Kominfotik NTB juga melakukan koordinasi serta pemetaan bersama pemerintah kabupaten terkait dukungan lahan, perizinan, dan kesiapan wilayah untuk mempercepat investasi operator di daerah blank spot maupun sinyal lemah.
“Ini kita lakukan secara berkala sebagai dasar intervensi dan usulan kepada pemerintah pusat. Mengingat penguatan ekosistem digital daerah sangat penting, maka akses internet bagi publik wajib demi kepentingan sosial masyarakat,” tegas Ahsanul yang akrab disapa Aka.
Sementara untuk infrastruktur jalan, Pemprov NTB menyatakan masih terdapat sejumlah ruas jalan dalam kondisi kurang baik, baik jalan provinsi maupun kabupaten. Keterbatasan anggaran dalam beberapa tahun terakhir menjadi kendala, sehingga penanganan difokuskan pada titik-titik prioritas yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Kepala Dinas PUPR NTB Lalu Kusuma Wijaya menjelaskan beberapa ruas di Bima dan sekitarnya telah masuk dalam rencana penanganan, termasuk perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat longsor maupun faktor usia infrastruktur.
