Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti persoalan infrastruktur jalan dan keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah dalam pertemuan dengan mahasiswa. Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat, namun meminta agar masukan disampaikan secara fokus agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Pernyataan itu disampaikan saat ia menerima audiensi Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) di Kantor Gubernur NTB, Rabu (29/4/2026). “Aspirasi itu penting, tetapi harus fokus. Kalau jelas titik persoalannya, maka penanganannya juga bisa lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
Menurut Wagub, ruang dialog tetap terbuka, tetapi kebijakan harus disusun berdasarkan skala prioritas, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan dua persoalan utama yang dirasakan masyarakat, yakni kondisi jalan di wilayah Sumbawa, Bima, dan Dompu yang dinilai belum optimal, serta masih adanya wilayah yang mengalami blank spot atau sinyal lemah.
Menanggapi hal itu, Wagub menyatakan pemerintah melakukan penanganan secara bertahap dengan mendahulukan titik-titik yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat. “Tidak semua bisa diselesaikan sekaligus, tetapi kita pastikan yang paling mendesak ditangani terlebih dahulu,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan pemerataan jaringan internet masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah perbukitan dan terpencil. Ia menyebut beberapa kecamatan seperti Lambitu, Wera, Monta, Langgudu, Ambalawi, dan Sape masih mengalami keterbatasan akses jaringan.
Menurutnya, kendala utama berasal dari kondisi geografis serta pertimbangan bisnis operator. “Tidak semua wilayah dianggap layak secara investasi oleh provider,” jelasnya. Meski demikian, Pemprov NTB disebut terus mengupayakan solusi, termasuk mengusulkan pembangunan BTS ke pemerintah pusat melalui program BAKTI serta memperkuat koordinasi dengan operator telekomunikasi.
“Tahun ini kami sudah dua kali menyampaikan usulan wilayah blank spot agar menjadi prioritas nasional. Selain itu, kami juga menyiapkan dukungan di daerah, seperti lahan dan perizinan, agar investasi bisa masuk,” tambah Ahsanul.
Dari sisi infrastruktur jalan, Kepala Dinas PUPR NTB Lalu Kusuma Wijaya menyampaikan sejumlah ruas jalan prioritas di wilayah Bima dan sekitarnya akan mulai ditangani dalam waktu dekat. “Penanganan akan dimulai Mei, termasuk ruas Karumbu – Sape, Tawali – Sape, dan beberapa titik lain yang mengalami kerusakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, fokus penanganan saat ini diarahkan pada ruas dengan tingkat kerusakan tinggi dan berisiko bagi pengguna jalan.
Menutup pertemuan, Wakil Gubernur kembali menegaskan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Namun, ia menekankan perlunya penyampaian yang terarah agar dapat ditindaklanjuti secara konkret. “Kami ingin setiap aspirasi benar-benar menghasilkan solusi. Karena itu, fokus menjadi kunci agar pemerintah bisa bergerak lebih cepat dan tepat,” katanya.
