Ruang digital dinilai tidak lagi menjadi area sekunder dalam kehidupan sosial, melainkan ruang utama tempat masyarakat menerima informasi, membentuk persepsi, dan mengambil keputusan setiap hari. Kecepatan penyebaran pesan di internet—yang dapat menjangkau jutaan orang dalam hitungan menit—membuat upaya verifikasi kerap tertinggal, sehingga menjaga kepercayaan sosial di dunia maya menjadi prioritas.

Dalam konteks tersebut, kerja ideologis disebut perlu bertransformasi agar tetap mampu memimpin dan mengendalikan arah informasi. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan skala dan dampak persoalan ini kian membesar seiring meningkatnya aktivitas di platform online.

Hingga akhir 2025, ekonomi digital di Vietnam diperkirakan menyumbang hampir 18% dari produk domestik bruto (PDB), dengan jutaan orang terlibat dalam berbagai platform daring. Namun, pertumbuhan itu turut dibarengi ledakan informasi yang dinilai berbahaya dan “beracun”.

Dalam kurun 2025–2026, jumlah insiden informasi berbahaya dan jahat di internet dilaporkan meningkat lebih dari 300%, dengan lebih dari 70% di antaranya disebut secara langsung menargetkan landasan ideologis Partai. Selain itu, kerugian akibat penipuan online diproyeksikan mencapai triliunan dong Vietnam (VND) pada 2025, yang dipandang bukan hanya isu keamanan siber, tetapi juga peringatan terkait keamanan ideologis.

Secara global, misinformasi dan manipulasi informasi termasuk dalam risiko jangka pendek teratas. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi deepfake dinilai membuat produksi berita palsu menjadi lebih cepat, murah, dan canggih, sehingga mendorong pertarungan ideologis ke level baru. Situasi ini dipandang bukan semata perdebatan sudut pandang, melainkan juga instrumen persaingan geopolitik dalam bentuk “perang persepsi”.

Karena itu, ruang digital disebut perlu diperlakukan sebagai garda depan ideologis. Tanpa kehadiran dan kepemimpinan di lingkungan ini, kerja ideologis dinilai berisiko kehilangan perannya sebagai penuntun arah.

Di sisi lain, sejumlah capaian disebut telah diraih selama bertahun-tahun. Landasan ideologis Partai diklaim tetap terjaga, kepercayaan sosial diperkuat, sistem dokumentasi terus disempurnakan, serta kekuatan yang bertugas berjuang di dunia maya dibentuk dan dikembangkan.

Beberapa daerah juga disebut telah mengembangkan ribuan halaman informasi dan saluran komunikasi, menghubungkan jurnalis, petugas propaganda, serta kolaborator opini publik dengan sistem AI untuk mendeteksi informasi berbahaya sejak dini. Media turut bergeser ke pola komunikasi multi-platform, sementara waktu penghapusan konten pelanggaran di platform lintas batas diklaim dipersingkat menjadi 24 jam.

Dari sisi regulasi, kerangka hukum terkait keamanan siber, perlindungan data, dan perlindungan informasi pribadi disebut terus diperbaiki melalui undang-undang dan peraturan. Meski demikian, hasil tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab tuntutan era digital.

Salah satu kendala terbesar yang disorot adalah belum terbentuknya ekosistem kerja ideologis digital yang terpadu dan saling terhubung. Data masih tersebar dan tidak terintegrasi, belum ada platform bersama, dan masing-masing pihak bekerja secara terpisah.

Selain itu, konten komunikasi dinilai masih cenderung sepihak, lambat berinovasi, dan kurang menarik, sementara audiens digital lebih menyukai konten singkat, visual, lintas platform, dan interaktif. Kemampuan untuk memahami, menganalisis, serta memprediksi arus informasi juga dinilai terbatas. Dalam sejumlah kasus, respons resmi disebut baru muncul setelah berjam-jam bahkan berhari-hari, ketika informasi negatif sudah telanjur menyebar.

Keterampilan digital sebagian pejabat dan anggota Partai juga disebut belum memadai, sementara masyarakat dinilai belum memiliki “kekebalan ideologis” yang kuat. Karena itu, reformasi mendasar dan komprehensif dinilai mendesak, dimulai dari perubahan metode.

Arah perubahan yang diusulkan mencakup pergeseran dari komunikasi satu arah menuju upaya membangun kesadaran, memperkuat keyakinan, membimbing, dan mendorong tindakan. Selain itu, pendekatan reaktif didorong untuk berganti menjadi pencegahan proaktif.

Setiap kebijakan dan inisiatif utama juga didorong untuk diterjemahkan menjadi “paket komunikasi digital” yang tersinkronisasi dan disesuaikan dengan kelompok sasaran. Kecepatan pemrosesan informasi disebut perlu dipangkas sesuai ambang batas tertentu untuk kebutuhan panduan, umpan balik, dan penghapusan konten pelanggaran.

Meski kecepatan dan metode menjadi ukuran kemampuan menguasai ruang digital, faktor manusia disebut tetap inti. Pembangunan “kekebalan ideologis” masyarakat diposisikan sebagai tujuan strategis yang dicapai melalui pembekalan keterampilan mengenali berita palsu, peningkatan budaya digital, serta promosi etika digital. Ketika warga mampu membedakan benar dan salah serta kebenaran dan kebohongan, penyebaran informasi berbahaya dinilai dapat ditekan dan kepercayaan sosial diperkuat dari dalam.

Selain faktor manusia, penggunaan data dan teknologi disebut krusial. Kerja ideologis di era digital dinilai tidak akan maksimal tanpa dukungan alat dan basis data. Karena itu, pembentukan ekosistem ideologis digital disebut menjadi kunci.

Ekosistem yang dimaksud mencakup repositori data teori, dokumen, dan materi pembelajaran; data opini publik; platform manajemen konten; perangkat analisis; sistem peringatan dini; serta alat AI “buatan Vietnam”. Ke depan, disebut perlunya menyelesaikan ekosistem terpadu untuk seluruh Partai, membentuk Pusat Manajemen Informasi dan Ideologi tingkat pusat, serta menguasai sejumlah platform atau alat AI untuk mendukung kerja ideologis.

Dengan data, kerja ideologis disebut dapat bergeser dari pendekatan emosional menuju ilmiah. Dengan alat, pengumpulan dan pengolahan informasi dinilai bisa lebih cepat dan akurat. Dengan ekosistem yang terhubung, kekuatan tidak lagi tersebar, melainkan diperkuat.

Pengembangan sumber daya manusia juga disebut perlu menyesuaikan tuntutan baru. Usulan yang mengemuka adalah membentuk tim inti yang menggabungkan keahlian politik dan media digital, serta membina kader propaganda dan mobilisasi massa agar memiliki kemampuan digital lebih baik—kekuatan yang dinilai “berbasis politik yang kuat dan mahir teknologi” untuk beroperasi efektif di ruang siber.

Dalam pandangan jangka panjang menuju 2045, targetnya disebut bukan hanya beradaptasi, melainkan menguasai ruang ideologi digital. Pada tahap itu, berbagai rencana subversif diharapkan dapat teridentifikasi lebih dini dan ditangani segera; masyarakat memiliki “kekebalan ideologis” kuat; ekosistem informasi arus utama cukup tangguh untuk bersaing secara internasional; serta budaya dan etika digital menjadi norma yang berlaku.

Ketika ruang digital dipandang sebagai medan utama pertarungan ideologis, setiap informasi dan tindakan disebut berdampak langsung pada kepercayaan sosial. Mempertahankan posisi di ruang ini dinilai bukan hanya soal melindungi landasan ideologis Partai, tetapi juga menjaga kepercayaan sosial dan memastikan pembangunan masa depan negara di era digital.