Pusat Data Nasional (PDN) dilaporkan terserang virus komputer jenis ransomware. Insiden ini memicu perhatian luas karena berdampak pada terganggunya sejumlah layanan publik, termasuk layanan keimigrasian. Akibat gangguan tersebut, masyarakat yang hendak bepergian ke luar negeri disebut perlu datang lebih awal karena antrean menjadi panjang, seiring data pada basis data PDN tidak dapat diakses seperti biasa.
Selain gangguan layanan, juga beredar kabar bahwa data sidik jari tersebar di pasar gelap. Situasi ini kembali menyoroti urgensi penguatan keamanan siber untuk melindungi infrastruktur data pemerintah dan memastikan layanan publik tetap berjalan.
Penulis mengingat pernah membahas topik keamanan siber sekitar satu dekade lalu dalam sebuah program televisi. Pada masa itu, disebut sudah ada badan yang ditugaskan untuk mengelola keamanan siber dengan melibatkan unsur kepolisian, akademisi, dan para peretas andal untuk menghadapi ancaman pihak-pihak yang berniat jahat. Dalam konteks tulisan ini, istilah “hacker” digunakan untuk penyusup yang berniat positif, sedangkan pelaku yang berniat merusak disebut “cracker”.
Menurut penulis, badan pengelola keamanan siber semestinya terus berkiprah dan berkembang agar insiden seperti yang terjadi pada PDN dapat dicegah. Keamanan siber digambarkan sebagai bidang yang terus berkembang dan bersifat “kejar-kejaran” antara pihak yang melindungi sistem dan pihak yang berupaya menembusnya—diibaratkan seperti dinamika “Tom & Jerry”.
Dalam penetapan dan penguatan keamanan siber, penulis menekankan setidaknya tiga hal penting. Pertama, ketersediaan salinan data yang sama persis. Salinan semacam ini umumnya menggunakan sistem mirroring sehingga dapat segera diakses apabila sistem utama mengalami gangguan.
Kedua, perlindungan data dari ancaman eksternal melalui proteksi berlapis yang dikenal sebagai firewall. Proteksi berlapis ini perlu dibangun dan diperbarui secara berkelanjutan oleh pakar keamanan data untuk mencegah gangguan dari luar, seperti virus, upaya mengubah tampilan, merusak, mencuri, menghilangkan data, atau melumpuhkan sistem.
Penulis juga menekankan bahwa perlindungan tidak hanya bersifat digital, tetapi juga fisik, misalnya terhadap ancaman serangan musuh atau teroris. Karena itu, lokasi perangkat keras dinilai perlu dirahasiakan dan, menurut penulis, dapat dilakukan perpindahan tempat secara periodik.
Ketiga, perlindungan dari ancaman internal. Gangguan dari dalam, seperti tindakan karyawan yang tidak puas, kecerobohan, atau kecelakaan yang berujung pada kerusakan maupun kebocoran data, disebut tidak boleh diabaikan.
Insiden serangan ransomware terhadap PDN menjadi pengingat bahwa keamanan siber bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan prasyarat penting bagi keberlangsungan layanan publik dan perlindungan data.
