Pemerintah China mengambil langkah hati-hati terhadap teknologi kecerdasan buatan (AI) OpenClaw yang belakangan populer. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah instansi pemerintah dan perusahaan milik negara (BUMN) di China dilaporkan memperingatkan pegawai mereka agar tidak memasang aplikasi OpenClaw di perangkat kerja.
Peringatan tersebut muncul di tengah kekhawatiran regulator terkait potensi masalah keamanan yang dapat ditimbulkan. Risiko yang disorot antara lain kemungkinan kebocoran data, penghapusan data tanpa sengaja, hingga penyalahgunaan informasi pengguna.
OpenClaw merupakan agen AI bersifat open-source, yaitu sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk dapat bekerja secara mandiri menjalankan berbagai tugas digital. Berbeda dari chatbot AI generatif yang umumnya hanya merespons pertanyaan, OpenClaw dapat berperan sebagai asisten digital yang mampu melakukan tindakan langsung di komputer atau server pengguna.
Teknologi ini disebut bisa dikendalikan melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp atau Telegram untuk menjalankan beragam perintah, mulai dari mengoperasikan terminal, mengontrol browser, hingga mengelola sistem komputer secara otomatis. Dengan kemampuan tersebut, OpenClaw dapat bekerja layaknya “asisten digital” yang menjalankan tugas di komputer pengguna selama 24 jam.
Menurut informasi yang beredar, teknologi ini pertama kali dirilis di GitHub pada November 2025 dengan nama Clawdbot. Proyek itu kemudian berganti nama menjadi Moltbot pada 27 Januari 2026, sebelum akhirnya menggunakan nama OpenClaw pada 30 Januari 2026.
Sejak dirilis, OpenClaw cepat menarik perhatian komunitas teknologi global karena kemampuannya mengotomatisasi berbagai pekerjaan dengan sedikit campur tangan manusia. Di China, teknologi ini juga sempat disambut antusias oleh sejumlah pihak, termasuk perusahaan teknologi, startup AI, hingga pemerintah daerah di kota-kota pusat teknologi seperti Shenzhen yang mendorong eksperimen pemanfaatannya.
Beberapa pemerintah daerah bahkan dilaporkan menawarkan subsidi jutaan yuan bagi perusahaan yang mengembangkan aplikasi berbasis teknologi tersebut. Kebijakan itu disebut terkait program nasional “AI Plus”, strategi pemerintah China untuk mempercepat adopsi AI di berbagai sektor industri dan ekonomi.
