Pemerintah daerah di Jepang mulai menempuh cara yang tidak biasa untuk merespons krisis kelahiran yang terus menurun. Prefektur Kochi, misalnya, menyiapkan insentif finansial bagi warga lajang agar menggunakan aplikasi kencan sebagai upaya mendorong terbentuknya pasangan dan pernikahan.
Kochi mengumumkan pada 10 April bahwa pihaknya akan mensubsidi biaya penggunaan aplikasi pencarian jodoh bagi warga berusia 20 hingga 39 tahun. Pada tahun fiskal 2026, setiap individu dapat menerima bantuan hingga 20.000 yen (sekitar Rp 2 juta) untuk menggunakan aplikasi yang telah tersertifikasi sebagai layanan perkenalan pasangan berbasis internet.
Salah satu aplikasi yang disebut termasuk dalam kategori tersebut diyakini adalah Tapple, aplikasi kencan yang populer di Jepang. Pada Desember lalu, pemerintah Kochi juga dilaporkan bekerja sama dengan platform tersebut untuk mendorong praktik kencan online yang aman dan terpercaya.
Seorang pejabat prefektur menjelaskan penetapan nilai subsidi itu dengan mempertimbangkan biaya layanan yang umum. “Tarif umum untuk biaya keanggotaan tahunan sedikit di atas 20.000 yen, jadi kami menetapkan jumlah tersebut untuk menutupi sebagian besar biaya,” ujarnya, seperti dikutip South China Morning Post.
Warga yang menerima subsidi rencananya akan disurvei setelah satu tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk menilai efektivitas program dan menjadi bahan pertimbangan kebijakan berikutnya.
Langkah Kochi bukan satu-satunya. Prefektur Miyazaki sebelumnya juga menerapkan kebijakan serupa, meski dengan nilai bantuan lebih kecil, yakni hingga 10.000 yen (sekitar Rp 1 juta) per orang. Berbagai kebijakan daerah ini umumnya ditujukan untuk meningkatkan angka pernikahan dan kelahiran, terutama di wilayah pedesaan yang mengalami penurunan populasi lebih tajam.
Pengumuman subsidi aplikasi kencan di Kochi memunculkan tanggapan beragam di media sosial. Sebagian pihak menilai kebijakan itu inovatif dan selaras dengan gaya hidup generasi muda. Namun, ada pula yang skeptis dan menilai persoalan utama bukan semata mempertemukan pasangan.
Kelompok pengkritik menyoroti faktor lain yang dianggap lebih menentukan, seperti tekanan ekonomi, jam kerja panjang, serta tingginya biaya membesarkan anak, yang dinilai membuat anak muda enggan menikah dan memiliki keturunan.
Di tengah perdebatan tersebut, penggunaan aplikasi kencan di Jepang memang kian umum. Survei pemerintah pada 2024 menunjukkan satu dari empat pasangan menikah di bawah usia 39 tahun bertemu melalui aplikasi kencan. Angka ini disebut melampaui pertemuan melalui tempat kerja atau sekolah yang sebelumnya menjadi jalur utama.
Jepang sendiri menghadapi salah satu krisis demografi paling serius di dunia. Di Prefektur Kochi, yang dihuni sekitar 650.000 jiwa, jumlah penduduk terus menurun seiring migrasi anak muda ke kota besar untuk bekerja dan belajar.
Secara nasional, angka kelahiran terus merosot. Pada 2025, Jepang mencatat 705.809 kelahiran, turun 2,1 persen dibanding tahun sebelumnya dan menjadi penurunan selama 10 tahun berturut-turut. Angka tersebut juga termasuk yang terendah sejak pencatatan dimulai pada 1899.
Di sisi lain, jumlah pernikahan dilaporkan meningkat dua tahun berturut-turut, dengan total 505.656 pernikahan pada tahun lalu. Pemerintah Jepang menyatakan akan terus berupaya mengatasi penurunan angka kelahiran, antara lain dengan meningkatkan pendapatan generasi muda serta membantu mereka menyeimbangkan pekerjaan dan pengasuhan anak.
