Pemerintah Prefektur Kochi, Jepang, meluncurkan program subsidi bagi warga lajang untuk menggunakan aplikasi kencan, sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis kelahiran yang kian serius. Kebijakan ini diumumkan pada 10 April 2026 dan menyasar warga muda agar peluang menikah dan memiliki anak meningkat.
Melalui program tersebut, warga berusia 20 hingga 39 tahun berhak menerima bantuan hingga 20.000 yen pada tahun fiskal 2026. Dana ini dapat digunakan untuk menutup biaya aplikasi perjodohan pribadi yang telah mengantongi sertifikasi sebagai layanan pencarian pasangan berbasis internet.
Seorang pejabat prefektur mengatakan besaran subsidi ditetapkan mengacu pada biaya keanggotaan tahunan aplikasi yang umumnya sedikit di atas 20.000 yen. “Tarif keanggotaan tahunan biasanya sedikit di atas 20.000 yen, jadi kami menetapkan jumlah tersebut untuk menutupi sebagian besar biaya,” kata pejabat tersebut kepada media lokal, dikutip dari South China Morning Post.
Dalam pemberitaan, salah satu aplikasi yang diyakini termasuk dalam daftar layanan bersertifikat adalah Tapple, yang dikenal sebagai aplikasi kencan populer di Jepang. Pada Desember 2025, Prefektur Kochi juga disebut telah bekerja sama dengan Tapple untuk mempromosikan kencan online yang aman.
Peserta program akan disurvei setelah satu tahun untuk mengukur efektivitas kebijakan dan menjadi bahan evaluasi ke depan. Kochi bukan satu-satunya daerah yang menempuh langkah serupa. Pada tahun sebelumnya, Prefektur Miyazaki juga memberikan subsidi aplikasi kencan hingga 10.000 yen per orang.
Kebijakan subsidi ini memunculkan beragam respons di media sosial. Sebagian menilai langkah pemerintah daerah sebagai terobosan kreatif, sementara yang lain menilai persoalan utama bukan semata sulitnya mencari pasangan. Kritik yang muncul menyoroti faktor lain, seperti tekanan ekonomi, jam kerja panjang, serta tingginya biaya membesarkan anak.
Di sisi lain, penggunaan aplikasi untuk mencari pasangan disebut semakin lazim di Jepang. Survei tahun 2024 oleh Badan Anak dan Keluarga Jepang menemukan bahwa satu dari empat orang yang menikah di bawah usia 39 tahun bertemu pasangannya melalui aplikasi kencan. Internet pun dinilai semakin sering menjadi jalur pertemuan pasangan dibanding cara tradisional seperti melalui sekolah atau tempat kerja.
Jepang saat ini menghadapi persoalan demografi yang berat, terutama di wilayah pedesaan seperti Kochi. Prefektur dengan populasi sekitar 650 ribu jiwa itu disebut terus mengalami penurunan penduduk karena anak muda pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan dan pendidikan.
Secara nasional, Jepang mencatat sedikit di atas 700 ribu kelahiran pada tahun lalu, yang disebut sebagai angka terendah sejak pencatatan dimulai pada 1899. Jumlah kelahiran pada 2025 tercatat 705.809, turun 2,1% dibanding tahun sebelumnya dan menjadi penurunan selama 10 tahun berturut-turut.
Meski demikian, angka pernikahan dilaporkan meningkat untuk tahun kedua berturut-turut. Tercatat ada 505.656 pernikahan pada tahun lalu, naik 5.657 dibanding 2024. Pemerintah Jepang menyatakan akan terus menekan penurunan angka kelahiran dengan meningkatkan pendapatan anak muda serta membantu mereka menyeimbangkan pekerjaan dan pengasuhan anak.
