Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Pulau Miangas, wilayah paling utara Indonesia, untuk memastikan penguatan konektivitas digital di kawasan terdepan. Kunjungan ke Miangas yang berada di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, dilakukan pada Sabtu (9/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan infrastruktur komunikasi yang memadai bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Presiden juga memastikan langsung ketersediaan layanan internet dan perangkat digital bagi warga setempat.
“Kami akan memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ibu Menteri Komdigi akan memberikan Starlink dan handphone untuk semua KK,” ujar Prabowo di hadapan masyarakat, dikutip dari laman Komdigi.
Mendampingi Presiden, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah terus memperluas akses digital hingga ke pulau-pulau terluar. “Hari ini, kita bersama-sama mewujudkan koneksi yang tidak terbatas dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas,” katanya.
Untuk mendukung perluasan akses tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menyalurkan ratusan unit modem Starlink serta telepon seluler kepada masyarakat.
Selain distribusi perangkat, penguatan jaringan dilakukan melalui optimalisasi Base Transceiver Station (BTS). Program ini dijalankan melalui kerja sama antara BAKTI Kominfo dan Telkomsel. Langkah tersebut diharapkan menghadirkan koneksi internet yang lebih stabil bagi warga Miangas sekaligus membuka akses ke berbagai layanan digital.
Meutya menambahkan, pemerataan konektivitas dinilai penting untuk membuka peluang ekonomi dan pendidikan. “Anak-anak di Miangas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pelaku usaha kecil di sini juga harus bisa mengembangkan usahanya ke pasar yang lebih luas,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan 2.500 desa yang belum terhubung internet dapat menikmati layanan digital hingga akhir 2026 sebagai bagian dari percepatan transformasi menuju Indonesia Digital.
Kunjungan Presiden ke Miangas disebut menjadi penegasan kehadiran negara dalam mendorong pemerataan pembangunan, terutama di wilayah terluar Indonesia.
