Samarinda—Upaya digitalisasi di Kalimantan Timur (Kaltim) terus digenjot, termasuk melalui program internet desa gratis yang disebut menjadi fondasi layanan publik modern. Namun di lapangan, kesenjangan digital dinilai masih nyata, bukan semata soal ketersediaan akses, melainkan juga kualitas koneksi yang belum merata.
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, menegaskan internet desa tidak hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur. Menurutnya, ketika desa terhubung, akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi digital ikut terbuka.
“Internet desa itu bukan hanya jaringan. Ketika desa terhubung, akses pendidikan, kesehatan, sampai ekonomi digital ikut terbuka,” kata Bambang, Kamis (23/4/2026).
Data yang disampaikan menyebut sekitar 749 desa telah mendapatkan layanan internet. Sebagian besar memanfaatkan fiber optik, sementara desa lainnya mengandalkan jaringan seluler dan satelit yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.
Meski demikian, capaian tersebut belum otomatis menjawab pertanyaan utama terkait keandalan konektivitas. Di sejumlah wilayah, layanan internet dilaporkan belum stabil. Beberapa desa juga masih bergantung pada teknologi dengan keterbatasan kecepatan dan kapasitas, sehingga memunculkan kesenjangan baru di antara desa-desa yang sama-sama sudah “terhubung”.
Bambang tidak menampik adanya persoalan tersebut. Ia menyebut tantangan di lapangan lebih kompleks dibanding pemasangan jaringan semata, mulai dari kondisi geografis hingga keterbatasan sumber daya.
“Masih ada desa yang bahkan belum memiliki listrik. Geografi ekstrem, keterbatasan SDM, itu jadi tantangan nyata,” ujarnya.
Ia menilai tanpa dukungan listrik, sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan yang kuat, jaringan internet berisiko tidak memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Di sisi lain, promosi internet gratis turut membentuk ekspektasi warga terhadap layanan yang cepat dan stabil, sementara kondisi di sejumlah daerah belum sepenuhnya sesuai harapan.
Pemerintah daerah menyatakan terus melakukan evaluasi, termasuk penguatan sistem pengadaan dan peningkatan literasi digital. Bambang menekankan, pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan internet dimanfaatkan secara produktif.
“Ke depan bukan hanya soal jaringan, tapi bagaimana masyarakat bisa menggunakan internet untuk pendidikan, layanan publik, dan ekonomi,” kata Bambang.
