Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menerapkan kebijakan standarisasi dan integrasi layanan internet secara lebih terpusat untuk mendukung efisiensi kebutuhan jaringan di lingkungan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora, Pratikto Nugroho, mengatakan kebijakan integrasi layanan internet terpusat akan diberlakukan di kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD). “Setelah kita efisiensi, kita adakan standarisasi, kemudian ada optimalisasi,” kata Pratikto, Senin (20/4/2026).
Menurut Pratikto, kebijakan tersebut diikuti pembenahan instalasi jaringan internet di kantor-kantor OPD. Ia menilai instalasi ulang jaringan dapat mengoptimalkan kebutuhan internet sehingga berdampak pada penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas kecepatan internet.
“Kesimpulan kami dalam pelaksanaan evaluasi penghematan internet (kemarin), optimalisasi jaringan internet yang ada di internal perangkat daerah,” ujarnya.
Pratikto menjelaskan, melalui sistem terpusat, pengelolaan jaringan menjadi lebih terukur, efisien, dan mudah dikendalikan. Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi pemborosan, sementara kualitas kecepatan internet tetap terjaga. Ia juga menyebut bupati telah memutuskan tidak ada lagi penganggaran jaringan internet secara mandiri oleh masing-masing OPD.
Berdasarkan evaluasi anggaran kebutuhan internet Pemkab Blora, belanja yang semula mencapai Rp2,56 miliar dengan kecepatan 7,8 Gbps ditekan menjadi Rp1,90 miliar dengan kebutuhan 7,4 Gbps. “Dengan demikian, terdapat efisiensi sebesar Rp650,9 juta,” kata Pratikto.
Selain penghematan, Dinkominfo juga melakukan optimalisasi jaringan yang sudah ada di tiap OPD. Pratikto menyebut sebagian besar kantor OPD telah memiliki router, sehingga kebutuhan utamanya berupa instalasi jaringan melalui penambahan access point.
“Yang kami lakukan adalah menambah access point dan menata ulang manajemen jaringan di kantor OPD. Agar distribusi internet lebih merata sesuai kebutuhan kinerja dan pelayanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan access point di setiap OPD tidak sama, bergantung pada kondisi ruangan dan jumlah sekat bangunan. Semakin banyak sekat, menurutnya, semakin banyak perangkat yang diperlukan agar koneksi tetap stabil.
Optimalisasi juga dibarengi penataan tata kelola jaringan, termasuk pengaturan bandwidth dan penyebaran akses agar penggunaan tidak menumpuk di titik tertentu. Dengan skema ini, OPD tidak lagi perlu berlangganan jaringan secara terpisah.
“Layanan jaringan internet pemerintah menjadi perhatian utama. Karena itu, Dinkominfo turut membantu mulai dari pemasangan kabel hingga penguatan infrastruktur jaringan di perangkat daerah,” kata Pratikto.
Ke depan, Dinkominfo Blora berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jaringan di seluruh OPD untuk memastikan kebijakan tetap efektif dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang. “Kami akan terus mengevaluasi, sehingga antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan bisa berjalan seimbang,” ujarnya.
Melalui langkah standarisasi, integrasi, dan optimalisasi tersebut, Dinkominfo menargetkan pengelolaan jaringan internet pemerintah daerah semakin terintegrasi, stabil, dan mendukung pelayanan publik berbasis digital.
