Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, berhasil melakukan efisiensi anggaran layanan internet di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar Rp650,9 juta. Penghematan itu dicapai setelah anggaran yang sebelumnya mencapai Rp2,56 miliar ditekan menjadi Rp1,9 miliar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora, Pratikto Nugroho, mengatakan efisiensi tersebut merupakan hasil kebijakan standarisasi dan integrasi layanan internet yang lebih terpusat. Menurutnya, langkah ini tidak hanya menekan anggaran, tetapi juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan internet di seluruh OPD.
Sebelumnya, kebutuhan anggaran internet Pemkab Blora mencapai Rp2,56 miliar dengan kapasitas 7,8 Gbps. Setelah penataan dilakukan, anggaran turun menjadi Rp1,90 miliar dengan kebutuhan kapasitas 7,4 Gbps. Dengan perubahan tersebut, efisiensi anggaran dinyatakan tercapai tanpa mengurangi kualitas layanan.
Pratikto menjelaskan penguatan pengelolaan jaringan internet dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu efisiensi anggaran, optimalisasi infrastruktur, dan evaluasi berkelanjutan. Melalui sistem terpusat, pengelolaan jaringan dinilai lebih terukur, efisien, dan mudah dikendalikan sehingga dapat menghindari pemborosan.
Selain itu, Dinkominfo juga mengoptimalkan jaringan yang sudah dimiliki masing-masing OPD. Pratikto menyebut sebagian besar perangkat daerah sebenarnya telah memiliki router, sehingga tidak perlu lagi berlangganan internet secara mandiri. Penataan dilakukan dengan menambah access point serta memperbaiki manajemen jaringan agar distribusi internet lebih merata sesuai kebutuhan kinerja dan pelayanan.
Ia menambahkan kebutuhan access point di tiap OPD tidak sama, bergantung pada kondisi ruangan dan sekat bangunan. Semakin banyak sekat, semakin banyak perangkat yang dibutuhkan agar koneksi tetap stabil.
Optimalisasi jaringan juga disertai penataan tata kelola, termasuk pengaturan bandwidth dan pemerataan akses agar penggunaan tidak menumpuk di titik tertentu. Dengan skema tersebut, OPD tidak lagi perlu berlangganan jaringan secara terpisah.
Pratikto menyampaikan layanan jaringan internet pemerintah menjadi perhatian utama, sehingga Dinkominfo turut membantu mulai dari pemasangan kabel hingga penguatan infrastruktur jaringan di perangkat daerah. Ke depan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jaringan di seluruh OPD untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tetap efektif serta mampu mendukung pelayanan publik yang berkembang.
“Kami akan terus mengevaluasi, sehingga antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan bisa berjalan seimbang,” kata Pratikto.
