Kementerian Keamanan Publik menilai jumlah produk palsu dengan asal-usul palsu, label pelacakan palsu, serta kode QR yang duplikat atau tidak sesuai menunjukkan peningkatan. Praktik pemalsuan dinilai semakin kompleks, terutama pada bidang farmasi, makanan, dan barang konsumsi, serta berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat.
Menurut penilaian kementerian, metode yang digunakan pelaku juga kian canggih sehingga menyulitkan pengawasan. Untuk memperkuat verifikasi dan membantu masyarakat mengecek keaslian barang, kementerian mengantisipasi warga akan memiliki dua metode utama pemeriksaan, yakni melalui aplikasi seluler nasional yang terintegrasi pada telepon seluler atau melalui verifikasi di portal/situs web informasi nasional.
Melalui fungsi pencarian pada layanan tersebut, konsumen dapat memeriksa informasi dasar produk, antara lain asal, sumber, kualitas, dan tanggal kedaluwarsa. Konsumen juga dapat mempelajari status hukum suatu produk dengan memeriksa dan memverifikasi sertifikat digital, bukti digital, serta status kode identifikasi produk untuk memastikan barang yang dibeli bukan produk palsu.
Selain untuk pencarian dan verifikasi, layanan ini juga disiapkan sebagai kanal umpan balik. Warga dapat menyampaikan masukan dan saran, termasuk mengajukan pengaduan. Setelah laporan disampaikan, warga akan menerima pemberitahuan dari pihak berwenang terkait mengenai proses penerimaan dan penyelesaian laporan melalui aplikasi yang sama.
Di sisi lain, penguatan aspek keamanan dan ketertiban juga dilakukan di tingkat lokal. Di Provinsi Quang Ngai, Departemen Keamanan Ekonomi berkoordinasi dengan Perusahaan Eksploitasi Irigasi Quang Ngai menyelenggarakan konferensi untuk meluncurkan “Model Tim Keamanan dan Ketertiban Mandiri Perusahaan Eksploitasi Irigasi Quang Ngai”. Model ini ditujukan untuk mendorong peran dan tanggung jawab organisasi, pimpinan, serta karyawan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, membangun lingkungan kerja yang aman dan stabil, serta mendukung gerakan nasional perlindungan keamanan nasional.
Sementara itu, di Komune Thọ Phong, kepolisian setempat menyarankan Ketua Komite Rakyat Komune agar mempercepat penyerahan lahan untuk proyek jalan Hoàng Sa – Dốc Sỏi. Menindaklanjuti arahan pimpinan Komite Rakyat komune, pada sore 15 Agustus 2026, Kepolisian Komune Thọ Phong berkoordinasi dengan instansi dan unit terkait menggelar pertemuan, dialog, serta sesi persuasi dengan rumah tangga dan individu yang terdampak penggusuran paksa untuk proyek tersebut.
