BERITA TERKINI
Pemerintah Perkuat Telekomunikasi di Pulau Miangas, 203 KK Disiapkan Starlink dan Ponsel

Pemerintah Perkuat Telekomunikasi di Pulau Miangas, 203 KK Disiapkan Starlink dan Ponsel

Pemerintah berencana memperkuat jaringan telekomunikasi di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, agar layanan komunikasi digital dapat digunakan lebih optimal oleh warga setempat.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan penguatan jaringan diperlukan agar telepon seluler dapat beroperasi dengan lebih baik di pulau terluar tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan di SMK Negeri 2 Talaud, Sabtu (9/5/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, untuk menyalurkan bantuan perangkat Starlink dan telepon seluler bagi seluruh kepala keluarga (KK) di Pulau Miangas. Presiden juga memperkenalkan Meutya Hafid sebagai menteri yang akan mendukung penguatan akses digital bagi masyarakat Miangas.

Program dukungan konektivitas ini ditujukan untuk 203 KK di Pulau Miangas. Bantuan mencakup perangkat Starlink dan telepon seluler, disertai penguatan sinyal telekomunikasi oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Telkomsel.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan 180 unit modem Starlink dan 210 unit telepon seluler. Sebanyak 180 unit modem Starlink dilaporkan telah dikirim dari Jakarta menuju Manado menggunakan sejumlah armada pesawat, dengan rincian: Boeing 7308 mengangkut 47 unit, Falcon 0707 membawa 47 unit, Falcon 0801 membawa 66 unit, serta pesawat PK CAA membawa 20 unit secara hand carry.

Sementara itu, 210 unit telepon seluler disebut telah berada di Manado untuk selanjutnya dikirim ke Pulau Miangas. Pengiriman lanjutan dari Manado ke Miangas akan dikoordinasikan bersama Sekretariat Kabinet, dengan rencana penggunaan pesawat CN.

Pemerintah berharap dukungan konektivitas ini dapat mempermudah komunikasi warga, membantu akses layanan publik, mendukung kegiatan pendidikan, menunjang aktivitas ekonomi, serta mempercepat perolehan informasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemerataan akses digital di wilayah terluar Indonesia, khususnya kawasan perbatasan yang membutuhkan infrastruktur telekomunikasi lebih memadai.