Pemerintah memperkuat akses digital masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, melalui dukungan internet dan layanan komunikasi. Penguatan dilakukan dengan penyaluran perangkat Starlink, telepon seluler, serta peningkatan sinyal telekomunikasi.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langkah tersebut saat berkunjung ke Miangas bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan jajaran, Sabtu, 89 Mei 2026. “Memperkuat jaringan, supaya handphone bisa beroperasi di sini,” kata Presiden.
Menurut Presiden, bantuan yang diberikan mencakup perangkat Starlink dan telepon seluler untuk seluruh kepala keluarga di Miangas. “(Diberikan) Starlink dan handphone untuk semua KK,” ujarnya.
Program ini menyasar 203 kepala keluarga yang akan menerima dukungan konektivitas digital berupa perangkat Starlink dan telepon seluler, disertai penguatan sinyal dari BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Telkomsel. Setiap keluarga ditargetkan memperoleh satu unit perangkat Starlink dan satu unit telepon seluler.
Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan 180 unit modem Starlink dan 210 unit telepon seluler. Sebanyak 180 unit modem Starlink telah dikirim dari Jakarta menuju Manado menggunakan sejumlah armada pesawat, yakni Boeing 7308 mengangkut 47 unit, Falcon 0707 membawa 47 unit, Falcon 0801 membawa 66 unit, serta pesawat PK CAA membawa 20 unit secara hand carry.
Sementara itu, 210 unit telepon seluler telah berada di Manado untuk selanjutnya dikirim ke Pulau Miangas. Pengiriman lanjutan dari Manado menuju Miangas akan dikoordinasikan bersama Sekretariat Kabinet, dengan rencana penggunaan pesawat CN.
Selain perangkat, peningkatan kualitas sinyal juga disiapkan melalui penambahan perangkat jaringan Base Transceiver Station (BTS). BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Telkomsel menyiapkan pengiriman perangkat BTS dari Manado menuju Miangas menggunakan pesawat sewaan.
Dengan penguatan konektivitas tersebut, masyarakat Miangas diharapkan lebih mudah berkomunikasi, mengakses layanan publik, mengikuti kegiatan pendidikan, menjalankan aktivitas ekonomi, serta memperoleh informasi lebih cepat. Program ini juga disebut sebagai bagian dari upaya pemerataan akses digital di wilayah terluar Indonesia, khususnya kawasan perbatasan yang membutuhkan dukungan infrastruktur telekomunikasi lebih memadai.
