Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan kerja Komisi B dan Komisi E DPRD Jawa Tengah pada Senin, 11 Mei 2026, di Kantor Otorita IKN. Pertemuan tersebut menjadi forum diskusi dan studi banding mengenai pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan tenaga kerja, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan IKN.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN, Nusantara diarahkan menjadi destinasi pariwisata unggulan kelas dunia. Pengembangannya menekankan wisata ramah lingkungan dan retret kebugaran yang mencerminkan kearifan lokal, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya setempat.
Saat ini, IKN telah menyediakan peta visitasi wisata melalui aplikasi IKNOW. Aplikasi tersebut menyajikan informasi layanan wisata secara interaktif, termasuk informasi destinasi, layanan transportasi umum, serta panduan perjalanan (travel guidebook) yang dapat diakses pengunjung.
Sejumlah potensi destinasi dan fasilitas wisata juga tengah dikembangkan, antara lain convention center, fasilitas kesehatan, pusat budaya Islam, pusat informasi wisatawan, pusat kuliner, botanical garden, serta pusat kebudayaan Nusantara. Adapun destinasi yang telah menjadi daya tarik wisata dan dapat dikunjungi masyarakat meliputi Gunung Parung, Sungai Hitam Bekantan, Mangrove Mentawir, Goa Tapak Raja, dan Bukit Bangkirai.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyampaikan bahwa pembangunan IKN diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. “Kita akan menjadi superhub ekonomi Indonesia dari barat ke timur. Prinsipnya IKN akan mendongkrak ekonomi Indonesia,” ujar Bimo.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Sri Hartini, menyatakan ketertarikan untuk mempelajari konsep pembangunan pariwisata dan pengelolaan lingkungan di sekitar IKN, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal. “Kami sangat tertarik bagaimana konsep pembangunan pariwisata dan lingkungan di sekitar IKN, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan penguatan UMKM. Kebetulan kami juga sedang menggarap raperda penanganan lahan kritis, sehingga mudah-mudahan kami bisa belajar dan bertukar pikiran bersama,” ucap Sri.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan peninjauan lapangan ke sejumlah kawasan pembangunan, termasuk Istana Negara dan area glamping di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
