BERITA TERKINI
Mitra Netra Luncurkan Direktori Pekerjaan Tunanetra, Dorong Rekrutmen Inklusif dengan Dukungan AI

Mitra Netra Luncurkan Direktori Pekerjaan Tunanetra, Dorong Rekrutmen Inklusif dengan Dukungan AI

JAKARTA — Yayasan Mitra Netra meluncurkan Direktori Pekerjaan Tunanetra Indonesia sebagai upaya mendorong inklusivitas di sektor ketenagakerjaan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).

Kepala Bagian Tenaga Kerja Mitra Netra, Aria Indrawati, mengatakan direktori tersebut disusun sebagai langkah strategis untuk menjembatani potensi tenaga kerja tunanetra dengan kebutuhan industri.

“Penerbitan Direktori Pekerjaan Tunanetra Indonesia merupakan langkah strategis dalam menyelaraskan potensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri nasional. Direktori ini diharapkan mampu mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan budaya kerja yang inklusif disabilitas,” ujar Aria dalam media gathering di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat, dari 17,8 juta penyandang disabilitas di Indonesia, tingkat partisipasi kerja baru mencapai 23,94 persen. Sementara itu, data DTSEN menunjukkan dari 4,2 juta penyandang disabilitas netra, hanya sekitar satu persen yang bekerja di sektor formal.

Menurut Mitra Netra, rendahnya penyerapan tenaga kerja tunanetra antara lain dipengaruhi minimnya pemahaman perusahaan terhadap kemampuan dan metode kerja tunanetra. Selain penyediaan aksesibilitas fisik dan digital, perusahaan juga dinilai perlu memberikan akomodasi kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi asistif seperti NVDA serta perkembangan AI disebut membuka peluang lebih luas. Sejumlah fitur, seperti text-to-speech dan deskripsi gambar otomatis, dinilai dapat membantu tunanetra dalam menjalankan pekerjaan yang membutuhkan akses informasi digital.

Direktori yang diluncurkan memuat 36 profesi yang telah dijalani tunanetra di Indonesia. Daftar profesi tersebut mencakup sektor teknologi, kebijakan, administrasi, komunikasi, pendidikan, keuangan, serta bidang lainnya. Dokumen ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun sistem rekrutmen yang lebih inklusif.