Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) menyoroti tekanan berlapis yang tengah dihadapi industri telekomunikasi nasional di tengah tuntutan transformasi digital yang kian cepat. Sejumlah tantangan dinilai masih menghambat peningkatan kualitas konektivitas, mulai dari kecepatan internet yang belum merata, penetrasi 5G yang belum berkembang signifikan, hingga profitabilitas operator yang rendah.
Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional MASTEL, Sigit Puspito Wigati Jarot, menilai situasi tersebut mencerminkan kompleksitas persoalan sektor telekomunikasi saat ini. Menurutnya, Indonesia menghadapi kombinasi tantangan yang lebih rumit, termasuk beban regulasi yang tinggi yang turut menekan industri.
Dari sisi infrastruktur, Sigit menyebut jaringan 4G di Indonesia sebenarnya telah mencapai tingkat pemerataan yang relatif matang. Namun, ia menilai fokus pengembangan perlu bergeser dari sekadar memperluas cakupan ke peningkatan kapasitas dan kualitas layanan, yang menurutnya hanya dapat dicapai melalui percepatan implementasi 5G.
Selain itu, penggelaran jaringan fiber optik yang menjadi tulang punggung konektivitas digital dinilai masih menghadapi hambatan di lapangan. Sigit mencontohkan adanya ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai pungutan retribusi, serta gangguan non-teknis seperti premanisme.
Ia menekankan perlunya keberpihakan kebijakan yang lebih kuat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur digital. Menurut Sigit, pengembangan fiber optik dan 5G tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas broadband dan daya saing internasional, tetapi juga berpotensi memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Sigit mendorong agar pendekatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi ke depan berorientasi pada kualitas layanan, bukan semata-mata mengejar jumlah infrastruktur.
Sejalan dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai program pemerintah untuk menghadirkan internet murah dengan tarif sekitar Rp100 ribu per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps sebagai langkah yang ambisius. Ia mengingatkan bahwa program tersebut tidak sederhana, terutama apabila ditargetkan merata di seluruh wilayah.
Heru menyebut tantangan utama mencakup kondisi geografis yang sulit, biaya infrastruktur yang tinggi, serta kesenjangan daya beli antarwilayah. Menurutnya, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi hambatan penting dalam pembangunan jaringan, sementara kebutuhan investasi untuk membangun infrastruktur telekomunikasi—baik fiber maupun jaringan nirkabel—masih tinggi, terutama di wilayah yang belum padat pengguna.
