Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah mengkaji 1.441 usulan pembangunan layanan akses internet, termasuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS), yang diajukan oleh 12 kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel). Kajian ini dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan telekomunikasi di daerah.
Pelaksana Tugas Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha Kemkomdigi, Tri Haryanto, mengatakan seluruh usulan masih berada pada tahap evaluasi oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi. Evaluasi tersebut ditujukan untuk memastikan kesesuaian kebutuhan dengan kondisi teknis di lapangan.
“Proses asesmen dilakukan untuk memetakan lokasi prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat serta kesiapan infrastruktur dasar yang tersedia di masing-masing wilayah usulan pemerintah daerah,” kata Tri dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu.
Tri menyebutkan, sekitar 68,6 persen dari total lokasi yang diusulkan sudah memiliki akses jaringan listrik PLN. Menurut dia, ketersediaan listrik menjadi salah satu faktor penting yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Ia menjelaskan, keberadaan listrik menjadi indikator utama dalam menentukan kelayakan pembangunan BTS agar layanan dapat beroperasi secara optimal, stabil, dan berkelanjutan di wilayah sasaran. Selain itu, Kemkomdigi juga mempertimbangkan kondisi geografis dan sebaran permukiman penduduk dalam menyusun prioritas pembangunan, agar layanan internet dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Dalam implementasinya, Tri menambahkan, layanan telekomunikasi di daerah dilaksanakan melalui kolaborasi dengan sejumlah operator seluler, seperti Telkomsel, XL Axiata, Smartfren, dan Indosat, dengan dukungan berbagai teknologi transmisi.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh usulan pembangunan BTS masih harus melewati proses verifikasi teknis serta sinkronisasi lintas sektor sebelum masuk ke tahap pembangunan fisik.
“Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat perluasan akses internet di daerah melalui perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat dan kesiapan infrastruktur pendukung di wilayah masing-masing,” ujar Tri.
