Kementerian Komunikasi dan Digital membangun 722 titik layanan internet di Kalimantan Selatan melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Program ini ditujukan untuk memperluas akses konektivitas digital, terutama di wilayah yang masih terbatas jaringan telekomunikasi dan layanan publiknya.
Pelaksana Tugas Direktur Telekomunikasi dan Informasi untuk Badan Usaha di Kementerian Komunikasi dan Digital, Tri Haryanto, mengatakan layanan tersebut tersebar di 13 kabupaten. Dari total titik layanan, satu titik menggunakan jaringan fiber optik dan 721 titik memanfaatkan satelit SATRIA.
Menurut Tri, penyediaan layanan didukung kombinasi aset milik negara (BMN) dan skema sewa layanan untuk menjangkau daerah yang belum terlayani jaringan terestrial. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).
Tri menyebut Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi wilayah dengan jumlah titik terbanyak, yakni 179 lokasi. Ia menilai angka tersebut mencerminkan fokus pemerintah pada daerah dengan kebutuhan tinggi terhadap akses komunikasi dan informasi guna mendukung layanan publik.
Dari 722 lokasi, sebanyak 635 titik berada di sektor pendidikan, khususnya sekolah. Tri menyatakan sektor pendidikan menjadi tulang punggung layanan internet BAKTI dalam mendorong transformasi digital pembelajaran di Kalimantan Selatan.
Selain pendidikan, layanan internet juga menjangkau fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, pusat komunitas, sektor pertahanan dan keamanan, serta sebagian pelaku usaha untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal.
Berdasarkan pemantauan melalui Network Management System (NMS), Tri mengatakan sejumlah titik layanan menunjukkan tingkat pemanfaatan yang tinggi. Namun, terdapat sekitar 77 titik dengan pemanfaatan rendah yang perlu dievaluasi, terutama di sektor pendidikan dan kantor pemerintahan yang seharusnya memiliki tingkat penggunaan relatif tinggi.
Pemerintah, kata Tri, mempertimbangkan relokasi titik layanan yang pemanfaatannya rendah ke wilayah lain yang lebih membutuhkan. Langkah ini ditujukan agar distribusi akses internet lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik.
