Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyebut masih ada 3.029 desa di Indonesia yang tergolong blank spot atau belum memiliki akses internet hingga tahun 2026. Kondisi ini dinilai memperlebar kesenjangan akses digital secara nasional.

Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam Agus Pandu Purnama mengatakan angka tersebut menunjukkan tantangan pemerintah dalam menyediakan akses internet yang merata, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.

“Ribuan desa tanpa akses internet tersebut bukan sekadar angka, juga mencerminkan ketimpangan nyata yang berdampak pada keterbatasan layanan pendidikan, ekonomi digital, hingga akses informasi masyarakat,” kata Agus Pandu dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu.

Dalam rapat itu, Agus Pandu juga menyoroti pergeseran persaingan global yang kini mengarah pada supremasi teknologi komunikasi. Menurutnya, situasi tersebut menempatkan konektivitas digital sebagai fondasi utama ketahanan nasional, sehingga keterisolasian desa-desa dari jaringan internet menjadi persoalan strategis yang perlu segera ditangani.

Ia mengakui karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Kondisi itu, kata dia, turut menyebabkan disparitas akses digital masih terjadi di berbagai wilayah.

Agus Pandu menambahkan, di tengah target Indonesia Emas 2045, keberadaan wilayah yang masih terisolasi secara digital perlu ditangani secara sistematis dan terukur. Ia menegaskan pemerintah terus mendorong sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan operator telekomunikasi untuk mempercepat pembangunan jaringan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi satelit di daerah yang sulit dijangkau.

“Upaya tersebut untuk menekan jumlah desa tanpa akses internet secara bertahap, sekaligus memastikan pemerataan konektivitas digital sebagai prasyarat utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Agus Pandu.