Data terbaru Speedtest Global Index edisi Agustus 2025 menunjukkan kecepatan internet seluler Indonesia masih berada di peringkat ke-8 dari 10 negara di Asia Tenggara, dengan rata-rata 45,01 Mbps. Capaian ini menempatkan Indonesia di bawah sejumlah negara tetangga yang dinilai tidak jauh berbeda secara geografis maupun ekonomi.
Di tengah kuatnya narasi transformasi digital, angka tersebut menjadi pengingat bahwa fondasi utama digitalisasi—koneksi internet yang cepat dan merata—dinilai belum sepenuhnya kokoh. Ketika internet lambat dan belum menjangkau seluruh wilayah, hambatan tidak hanya muncul pada aktivitas seperti mengunduh file atau melakukan panggilan video, tetapi juga pada kesempatan belajar, bekerja, dan mengembangkan diri.
Keluhan soal kualitas jaringan masih menjadi pengalaman harian di berbagai daerah. Kondisi seperti sinyal melemah saat hujan, panggilan video terputus, hingga proses unggah dan unduh dokumen yang memakan waktu lama disebut masih sering terjadi. Di wilayah 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar—akses internet bahkan belum sepenuhnya tersedia. Meski penetrasi internet nasional terus meningkat, masih ada sekitar 60–70 juta warga Indonesia yang disebut belum benar-benar terhubung dengan jaringan digital.
Dampak keterbatasan konektivitas turut terasa dalam kehidupan sosial. Bagi perantau, internet kerap menjadi penghubung dengan keluarga di kampung halaman. Namun ketika jaringan tidak stabil, komunikasi melalui video call dapat berubah menjadi layar beku dan suara terputus-putus, sementara jarak dan biaya membuat kepulangan tidak selalu mudah dilakukan.
Di sektor pendidikan, kesenjangan akses internet dipandang lebih mengkhawatirkan. Anak-anak di desa terpencil harus menghadapi tuntutan era digital tanpa dukungan koneksi yang memadai. Pembelajaran daring menjadi tidak optimal, guru kesulitan mencari sumber belajar terkini, dan inovasi pendidikan berjalan lambat. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa digitalisasi lebih mudah dinikmati di wilayah dengan koneksi stabil, sementara daerah lain masih berjuang untuk sekadar tersambung.
Keterbatasan internet juga berpengaruh pada aspek ekonomi dan pekerjaan. Sejumlah pelaku UMKM bergantung pada platform digital untuk memasarkan produk, menjangkau pelanggan, dan memperluas pasar. Tanpa koneksi yang stabil, aktivitas seperti mengunggah katalog, membalas pesanan, hingga transaksi daring dapat terhambat. Hal serupa dialami pekerja jarak jauh yang mengandalkan internet untuk rapat virtual, pengiriman dokumen, dan kolaborasi lintas wilayah, serta anak muda kreator digital yang membutuhkan jaringan kuat untuk mengunggah karya, siaran langsung, dan membangun audiens. Ketika akses internet tidak memadai, yang tertunda bukan hanya konten atau pekerjaan, melainkan juga peluang penghasilan dan pengembangan diri.
Di lingkungan sekolah, kebutuhan konektivitas disebut semakin mendasar. Guru memerlukan akses internet untuk mencari referensi terbaru, mengikuti pelatihan daring, dan menghadirkan metode pembelajaran inovatif. Sekolah juga membutuhkan koneksi stabil untuk mendukung administrasi digital, asesmen berbasis komputer, hingga integrasi teknologi di kelas. Tanpa infrastruktur yang memadai, digitalisasi pendidikan dinilai berisiko hanya menjadi slogan.
Dalam konteks ini, digitalisasi dipandang bukan semata tren atau jargon modernisasi, melainkan persoalan akses yang adil. Selama koneksi internet belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, kesempatan dinilai belum benar-benar setara. Internet yang kuat dianggap telah menjadi prasyarat agar setiap individu memiliki peluang yang sama untuk tumbuh dan bersaing.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan konektivitas yang kompleks. Ribuan pulau yang tersebar, wilayah pegunungan, hutan lebat, hingga daerah pesisir yang jauh dari pusat kota membuat pembangunan infrastruktur fiber optik tidak selalu mudah dan murah. Biaya tinggi serta kondisi geografis ekstrem kerap disebut menjadi penghambat pemerataan jaringan.
Karena itu, solusi konektivitas dinilai tidak bisa bertumpu pada satu pendekatan. Salah satu opsi yang disorot adalah teknologi satelit. Berbeda dengan infrastruktur kabel yang bergantung pada jalur darat atau laut, satelit dinilai mampu menjangkau wilayah terpencil tanpa harus menunggu pembangunan jaringan fisik yang kompleks. Peran ini disebut strategis untuk menghubungkan daerah yang selama ini sulit tersambung, sekaligus membuka akses komunikasi, pendidikan, dan layanan publik secara lebih merata.
