Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meraih penghargaan nasional berkat komitmennya memperluas akses internet hingga ke wilayah pedesaan melalui program Gratispol Internet Desa. Kaltim dinobatkan sebagai Provinsi Pendukung Akselerasi Konektivitas Digital 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026 yang diselenggarakan detik.com di The Sultan Hotel Jakarta. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid hadir dan memberikan penghargaan kepada perwakilan daerah.
Pemerintah Provinsi Kaltim diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andi Muhammad Ishak, yang menerima penghargaan atas upaya mendorong pemerataan infrastruktur digital hingga wilayah terpencil.
Dalam sambutannya, Meutya Hafid menyampaikan ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi berbagai pihak yang berkontribusi memperluas akses dan literasi digital di Indonesia. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat konektivitas digital nasional.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menilai pembangunan infrastruktur digital perlu diiringi peningkatan literasi masyarakat agar akses internet dimanfaatkan secara produktif. “Terus perkuat literasi digital agar program internet desa berdampak positif bagi masyarakat,” kata Rudy melalui keterangan tertulis, Minggu, 19 April 2026.
Rudy menyebut penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pemerataan akses digital melalui program Gratispol tidak hanya memperluas konektivitas, tetapi juga berkontribusi mengurangi kesenjangan informasi antara desa dan kota di Kalimantan Timur. Ia menambahkan capaian itu tidak terlepas dari implementasi program Gratispol, khususnya Internet Desa Gratis yang resmi diluncurkan pada 21 April 2025.
Hingga kini, 803 desa dari total 841 desa di Kalimantan Timur telah terjangkau layanan internet melalui program tersebut. Pemerintah daerah menargetkan 38 desa yang tersisa dapat segera terhubung pada 2026.
Pemprov Kaltim juga merancang keberlanjutan program hingga 2029 untuk memastikan manfaatnya tetap dirasakan masyarakat. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, pemerintah daerah melanjutkan upaya peningkatan kualitas jaringan serta mendorong pemanfaatannya untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik di desa.
