Iran mulai melonggarkan pembatasan internet setelah hampir tiga bulan pemblokiran yang membuat komunikasi warga terhambat dan aktivitas ekonomi terganggu. Pelonggaran ini dilakukan melalui skema sementara bernama Internet Pro, yang memungkinkan pelaku usaha mengakses internet global dengan pembatasan lebih ringan.

Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengatakan kebijakan tersebut disetujui oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi sebagai upaya menjaga keberlangsungan bisnis di tengah situasi krisis. Ia menegaskan, skema itu bersifat sementara dan akan disesuaikan setelah kondisi dinyatakan normal oleh otoritas terkait.

Mohajerani juga menekankan pemerintah memandang akses internet sebagai hak sipil. Pemblokiran internet di Iran berlangsung sejak awal Januari, menyusul protes nasional anti-pemerintah. Koneksi sempat pulih pada Februari, namun kembali diputus setelah dimulainya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

Menurut lembaga pemantau NetBlocks, sebagian besar warga Iran tidak dapat mengakses internet global selama sekitar 60 hari terakhir. Hanya sebagian kecil yang bisa menggunakan layanan VPN berbiaya tinggi untuk melewati pembatasan. Dalam kondisi normal, Iran memang menerapkan sensor ketat terhadap sejumlah situs global.

Di saat akses internet global dibatasi, pemerintah mengandalkan intranet domestik untuk layanan publik, termasuk sistem pendidikan yang saat ini berjalan secara daring. Namun, pembatasan berkepanjangan memicu tekanan ekonomi. Afshin Kolahi dari Kamar Dagang Iran memperkirakan gangguan internet menyebabkan kerugian langsung sekitar US$30 juta hingga US$40 juta per hari, dan dapat mencapai US$80 juta jika termasuk dampak tidak langsung.

Pemutusan koneksi juga berdampak pada pasar tenaga kerja. Disebutkan banyak warga kehilangan pekerjaan sejak perang dimulai, sementara harga-harga meningkat seiring kerusakan pada pabrik, infrastruktur energi, dan jaringan transportasi.