Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai rencana penyerahan persediaan uranium yang diperkaya milik Teheran kepada Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan material nuklir tersebut akan tetap berada di bawah otoritas Iran.
Pernyataan Baqaei disampaikan sebagai respons atas klaim Trump yang menyebut Amerika Serikat akan mendapatkan “debu nuklir” Iran tanpa mengeluarkan biaya. Baqaei menegaskan isu pemindahan uranium ke AS tidak pernah menjadi bagian dari agenda perundingan yang sedang berlangsung di Islamabad.
Menurut Baqaei, dinamika negosiasi kini mengalami pergeseran fokus. Jika pada periode sebelumnya pembicaraan menitikberatkan pada isu nuklir, saat ini prioritas utama disebut mengarah pada upaya mengakhiri konflik bersenjata secara permanen. Dengan demikian, cakupan pembahasan menjadi lebih luas, termasuk aspek keamanan kawasan dan kompensasi perang.
Ia menyatakan prioritas Iran saat ini adalah rencana 10 poin untuk pencabutan sanksi ekonomi serta pemenuhan tuntutan kompensasi atas kerusakan infrastruktur selama perang. Baqaei menekankan pemulihan ekonomi menjadi syarat penting dalam setiap kesepakatan damai yang akan diteken.
Terkait persediaan uranium, Teheran dilaporkan masih menguasai uranium yang diperkaya hingga tingkat 60 persen, mendekati level 90 persen yang dikaitkan dengan kebutuhan senjata atom. Ketidakpastian mengenai jumlah persediaan meningkat sejak serangan pada Juni 2025, ketika Teheran membatasi akses inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke lokasi-lokasi yang terdampak serangan udara.
Sebelum eskalasi militer tahun lalu, IAEA mencatat Iran memiliki sekitar 440 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen. Jumlah ini disebut melampaui ketentuan kesepakatan nuklir 2015, yang sebelumnya ditinggalkan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump periode pertama.
Selain isu nuklir, Baqaei juga menanggapi unggahan Trump di media sosial mengenai kemungkinan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Trump menyatakan blokade akan terus berlaku hingga tercapai kesepakatan damai, meskipun Teheran telah mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz.
Baqaei menegaskan status Selat Hormuz ditentukan oleh realitas di lapangan, bukan melalui unggahan di internet. Ia memperingatkan bahwa setiap tindakan blokade angkatan laut oleh Amerika Serikat akan dipandang sebagai pelanggaran gencatan senjata. Ia juga menyebut angkatan bersenjata Iran siap mengambil tindakan defensif yang diperlukan apabila ada manuver militer pihak lain di perairan strategis tersebut.
