Jakarta — Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menegaskan tidak ada kebocoran data pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengatakan data Presiden dalam kondisi aman dan terjaga.
“Kebocoran data pribadi Presiden sudah dibantah kemarin oleh Pak Heru, tidak ada. Kami kira semuanya aman dan terjaga. Semua pihak yang berurusan dengan data pribadi juga harus betul-betul menjaga ini,” kata Faldo kepada wartawan, Selasa (13/9/2022).
Faldo menekankan pentingnya penguatan keamanan data pribadi. Ia juga menyinggung pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang disebutnya masih terus berjalan.
“Pembahasan RUU PDP pun terus berjalan, benar-benar ditimbang dengan hati-hati, agar memberikan keadilan bagi semuanya,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Faldo juga menilai bahwa di era keterbukaan saat ini tidak banyak hal terkait pemerintahan yang benar-benar bersifat rahasia. Ia mendorong publik untuk ikut mengawasi kinerja pemerintah.
“Terkait soal hacker, negara ini sudah terbuka. Saya kira tidak banyak soal pemerintahan yang benar-benar rahasia. Dinding gedung-gedung pemerintahan juga ada kupingnya. Kalau ada yang kaget dan baru tahu, kayaknya kurang gaul saja,” ujar Faldo.
Ia menambahkan, pemerintah disebut tengah berupaya membangun tata kelola yang inklusif dan transparan sehingga tidak ada “sakralisasi” melalui kerahasiaan.
Sebelumnya, pemerintah membentuk tim khusus untuk menjaga keamanan data menyusul kemunculan hacker Bjorka. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan akan dibentuk emergency response team yang melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen lanjutan.
Johnny menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/9). Menurutnya, data yang diungkap di media sosial merupakan data umum.
“Di rapat, dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar oleh ya salah satunya oleh Bjorka. Tetapi data-data itu, setelah ditelaah sementara, adalah data-data umum, bukan data-data spesifik dan data-data yang ter-update sekarang. Sebagian data-data yang lama hanya tim lintas kementerian/lembaga, BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam,” kata Johnny.
