Serui — Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Teknologi tidak lagi sekadar mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi sarana mengekspresikan diri, mencari keuntungan, hingga membangun eksistensi di ruang digital. Seiring meluasnya pemanfaatan tersebut, etika dinilai menjadi kebutuhan penting agar penggunaan teknologi tidak memunculkan dampak negatif di tengah masyarakat.
Salah satu contoh yang disorot adalah fenomena Citayam Fashion Week yang viral melalui platform TikTok. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana masyarakat, terutama generasi muda, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan tren baru. Penyebaran fenomena tersebut didorong oleh video kreatif dengan kualitas penyuntingan yang baik, serta tingginya antusiasme publik dalam mendukung dan menyebarluaskan informasi yang dianggap menarik.
Namun, derasnya arus informasi juga menuntut kesadaran bahwa tidak semua konten viral membawa nilai positif. Karena itu, etika dalam berteknologi dipandang diperlukan, termasuk kemampuan menyaring informasi, menghargai karya orang lain seperti kreator konten di YouTube atau TikTok, serta menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab.
Kemajuan teknologi informasi turut mengubah pola interaksi sosial secara menyeluruh. Penyampaian aspirasi tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan dapat dilakukan melalui berbagai media digital. Warga dapat mengungkapkan pendapat, mengkritik kebijakan, atau menyuarakan ketidakpuasan lewat unggahan di media sosial. Kondisi ini memperlihatkan teknologi dapat berperan sebagai alat demokrasi yang efektif, tetapi tanpa etika, ruang digital berpotensi menjadi sarana yang merugikan.
Data tahun 2019 mencatat sekitar 56% penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet, dan angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini menunjukkan besarnya potensi publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui teknologi. Kreativitas dan inovasi masyarakat lokal juga dinilai dapat mendorong kemajuan di berbagai sektor, selama disertai kesadaran etis dalam memanfaatkan teknologi.
Sejalan dengan pandangan Castells (1996), pembangunan teknologi komunikasi disebut menjadi faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang membuat distribusi informasi serta akses terhadap teknologi belum merata. Indonesia, melalui program seperti USO (Universal Service Obligation), berupaya membangun infrastruktur teknologi di daerah terpencil dengan menggandeng pihak swasta untuk mempercepat pemerataan akses digital.
Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk menghargai upaya pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif. Etika dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun pelayanan publik perlu dijaga agar tidak memicu konflik yang tidak perlu, mengingat setiap tindakan di ruang maya dapat berdampak luas di era disrupsi digital.
Sejumlah tantangan masih dihadapi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi. Karena itu, partisipasi publik dinilai penting untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan kolaborasi. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi turut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari solusi.
Secara keseluruhan, penguatan etika digital dipandang sebagai langkah awal untuk menciptakan ruang teknologi yang sehat, sehingga kritik dan aspirasi dapat disampaikan secara bijak serta tepat sasaran.
