Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggencarkan layanan jemput bola serta mengoptimalkan aplikasi perizinan digital Gili Matra. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah proses investasi, sekaligus memangkas hambatan birokrasi bagi pelaku usaha dan tenaga medis.
Kepala DPMPTSP KLU, Evi Winarmi, mengatakan layanan jemput bola diprioritaskan untuk menjangkau pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses menuju Mal Pelayanan Publik (MPP). Menurutnya, tim DPMPTSP turun langsung ke desa-desa, mendatangi sentra usaha mikro, atau memenuhi undangan kelompok masyarakat. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (3/3).
Evi menjelaskan, layanan lapangan tidak hanya berfokus pada penerbitan izin usaha. Program tersebut juga mencakup pendampingan pencatatan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dan WLKP (Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan). Pendampingan ini dilakukan agar pelaku usaha, khususnya sektor mikro, dapat memperoleh legalitas usaha tanpa terkendala jarak dan waktu.
Selain memperluas layanan langsung, DPMPTSP KLU juga memperkuat inovasi digital melalui aplikasi Gili Matra yang baru diluncurkan. Aplikasi ini menyediakan fasilitas pengambilan nomor antrean daring di MPP, peta potensi investasi bagi investor, serta layanan pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) untuk tenaga kesehatan.
“Gili Matra adalah persembahan khusus kami untuk tenaga medis. Lewat aplikasi ini, SIP bisa diakses dengan mudah. Kami jadi punya data akurat mengenai jumlah nakes yang berizin dan persebaran klinik, baik swasta maupun pemerintah,” kata Evi.
Evi juga mengakui sempat terjadi kendala pelayanan pada awal tahun lalu akibat transisi regulasi pusat dari PP Nomor 5 Tahun 2021 ke PP Nomor 28 Tahun 2025 yang berdampak pada penyesuaian sistem Online Single Submission (OSS). Ia menyebut kondisi tersebut sempat memicu kepadatan layanan karena adanya proses sinkronisasi sistem di tingkat pusat.
Untuk mempercepat pemulihan layanan, DPMPTSP KLU menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait dengan menghadirkan narasumber dari BKPM. Evi menambahkan, proses penyesuaian kini telah rampung dan layanan kembali berjalan stabil. “Sekarang sudah mulai bagus dan berjalan lancar. Tidak ada persoalan berarti lagi, semua sistem sudah sinkron dan siap melayani masyarakat maksimal,” ujarnya.
