SAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur mengingatkan seluruh kepala desa agar waspada terhadap upaya penagihan bulanan yang mengatasnamakan penyedia layanan internet (provider) pada program internet desa gratis milik Pemerintah Provinsi Kaltim.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menegaskan program internet desa gratis sepenuhnya dibiayai melalui APBD provinsi, sehingga desa penerima manfaat tidak dibebani pungutan maupun tagihan bulanan.
“Dari laporan yang kami terima, ada beberapa kepala desa yang mendapatkan tagihan bulanan dari oknum yang mengaku dari provider. Kami tegaskan, untuk program internet desa gratis ini tidak ada pungutan atau tagihan kepada desa,” kata Faisal dalam jumpa pers di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Senin (2/3/2026).
Faisal meminta para kepala desa tidak menanggapi pihak yang mencoba melakukan penagihan. Ia juga meminta agar setiap upaya penagihan segera dilaporkan kepada Diskominfo Kaltim. “Jadi tidak ada urusan tagihan ke kepala desa. Kalau ada yang menagih, mohon jangan ditanggapi dan segera laporkan kepada kami,” ujarnya.
Diskominfo Kaltim mencatat, pada periode Januari hingga Februari 2026 sudah ada dua hingga tiga desa yang melaporkan adanya upaya penagihan tersebut. Faisal menyebut kemungkinan penagihan bisa saja terjadi akibat kesalahan administratif dari provider resmi, namun ia menegaskan kepala desa tetap diminta tidak melakukan pembayaran mandiri karena seluruh biaya ditanggung pemerintah provinsi.
Hingga akhir 2025, sebanyak 802 desa di Kalimantan Timur tercatat telah menikmati layanan internet desa gratis. Pada 2026, Pemprov Kaltim menargetkan penambahan pemasangan di 39 desa baru yang saat ini masih dalam proses pengadaan melalui e-katalog.
“Insya Allah bulan Maret ini kita kejar agar 39 desa bisa terpasang, sehingga total 841 desa semuanya sudah teraliri internet desa gratis,” pungkas Faisal.
