PARIGI MOUTONG — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mempercepat intervensi pembangunan di wilayah terpencil melalui kunjungan kerja Bupati Parigi Moutong Erwin Burase ke Desa Bainaa Barat, Kecamatan Tinombo, Kamis (30/4/2026). Kunjungan ini menegaskan pendekatan berbasis lapangan untuk memastikan layanan dasar, terutama pendidikan dan infrastruktur, dapat dirasakan hingga pelosok.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati mendatangi SD Terpencil Bainaa Barat yang dinilai memprihatinkan. Sekolah ini hanya memiliki dua ruang kelas untuk sekitar 70 siswa. Kondisi bangunan sebagian besar masih menggunakan dinding dan lantai kayu yang telah lapuk.
Menanggapi temuan itu, Bupati menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyiapkan langkah cepat dan terukur. Intervensi yang direncanakan meliputi rehabilitasi total bangunan sekolah, pengadaan meubelair baru, serta penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran seperti instalasi listrik dan jaringan internet.
Pemerintah daerah juga akan mengintegrasikan program strategis, termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perbaikan akses jalan menuju sekolah guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan siswa. “Saya sangat prihatin melihat kondisi ini. Pendidikan adalah hak setiap anak, tidak boleh ada kesenjangan antara wilayah perkotaan dan desa terpencil,” ujar Bupati.
Selain sektor pendidikan, Bupati turut meninjau pembangunan Jembatan Garuda yang menghubungkan Dusun II dan Dusun III. Proyek yang dikerjakan bersama TNI itu dilaporkan telah mencapai progres sekitar 20 persen. Keberadaan jembatan dinilai penting karena selama ini warga, termasuk pelajar, harus menyeberangi sungai dengan risiko tinggi untuk beraktivitas.
Dalam kunjungan yang sama, Bupati juga merespons ancaman abrasi sungai yang mengancam permukiman warga. Sekitar 10 kepala keluarga tercatat terdampak dan berisiko kehilangan tempat tinggal. Pemerintah daerah menginstruksikan pembangunan bronjong sebagai langkah mitigasi untuk menahan arus sungai.
Kunjungan lapangan tersebut turut didampingi jajaran OPD terkait, termasuk Dinas Pendidikan, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa setempat. Pemerintah daerah berharap percepatan ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi warga di daerah terpencil.
