BPJS Kesehatan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire, Provinsi Papua Tengah, untuk menyediakan jaringan internet di 18 puskesmas. Langkah ini dinilai penting guna mendukung peningkatan layanan kesehatan berbasis digital dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor dr Dicky Permana Putra menyatakan ketersediaan internet menjadi kebutuhan mendesak karena sistem pelayanan kesehatan saat ini telah berbasis digital, mulai dari pencatatan layanan hingga proses klaim pembayaran.
Ia menjelaskan, dari 36 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sebanyak 18 fasilitas belum memiliki akses internet dan seluruhnya merupakan puskesmas. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurut dr Dicky, jaringan internet dibutuhkan untuk mendukung input data pelayanan, penilaian kapitasi, serta pemantauan mutu layanan kesehatan. Tanpa dukungan itu, optimalisasi pelayanan kepada peserta JKN berpotensi terhambat.
Selain persoalan akses internet, BPJS Kesehatan juga mencatat masih ada enam puskesmas yang belum memiliki dokter umum, yakni Puskesmas Diaikunu, Dikia, Lokodimi, Maniwo, Siriwo, dan Wapoga. Sementara itu, layanan dokter gigi baru tersedia di tujuh puskesmas.
Ia menambahkan, kelengkapan tenaga medis berpengaruh terhadap besaran kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. “Semakin lengkap tenaga medis, maka kapitasi yang dibayarkan akan semakin maksimal,” ujarnya.
Hingga 1 April 2026, jumlah peserta JKN aktif di Kabupaten Nabire tercatat 156.547 jiwa atau 86,88 persen dari total penduduk 180.190 jiwa. Dari jumlah tersebut, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai 50,01 persen, sedangkan peserta yang didaftarkan pemerintah daerah sebesar 11,31 persen.
BPJS Kesehatan juga mencatat RSUD Nabire sebagai satu-satunya fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) di daerah tersebut. RSUD Nabire disebut telah memiliki empat dokter spesialis dasar dan mampu melayani obat kronis, namun peningkatan kualitas layanan masih diperlukan.
“Secara umum kualitas fasilitas kesehatan di Nabire sudah baik, dengan nilai di atas 70 poin, sehingga sangat direkomendasikan untuk kerja sama,” kata dr Dicky.
Dalam forum kemitraan tersebut, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan pertemuan untuk menyampaikan masukan demi peningkatan layanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan layanan di RSUD Nabire mengingat keterkaitannya dengan pelayanan rumah sakit.
“Terutama untuk RSUD, karena BPJS sangat erat hubungannya dengan pelayanan rumah sakit. Kami berharap ke depan kerja sama ini semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” ujarnya.
