Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Wilayah Jawa Timur mendorong agar infrastruktur internet ditetapkan sebagai objek vital nasional. Dorongan ini muncul seiring meningkatnya urgensi transformasi status infrastruktur internet di Indonesia.
Ketua Panitia Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) APJII Jatim Moch Ridoi menyatakan internet telah bergeser dari kebutuhan tambahan menjadi kebutuhan utama bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, menurutnya, penting menjadikan infrastruktur internet sebagai objek vital nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Wilayah APJII Jawa Timur Yosvensa Setiawan memaparkan tiga pilar utama yang disebut menjadi arah pergerakan asosiasi ke depan. Pilar pertama, energize, mengajak anggota melakukan penguatan kembali semangat kolaborasi untuk menghadapi dinamika pasar dan tantangan regulasi yang bergerak cepat.
Pilar kedua, elevate, menekankan transformasi bisnis dari skala UMKM menjadi korporasi yang akuntabel, dengan tetap menjaga integritas dan ekosistem harga yang sehat. Sementara pilar ketiga, empower, menyoroti pentingnya kepemimpinan yang memberdayakan sesama anggota.
Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan bisnis internet agar mampu memberikan layanan internet yang berkualitas bagi masyarakat. Ia menilai saat ini merupakan era kolaborasi dan konsolidasi industri, tidak hanya berfokus pada bisnis, tetapi juga pada infrastruktur.
Ia juga mengingatkan perlunya konsolidasi karena selama ini, menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan adanya tumpang tindih. Ia menyebut situasi ketika bisnis berjalan tetapi tidak diikuti kondisi keuangan yang kuat, kabel yang berseliweran, serta kecenderungan jumlah pelanggan menurun akibat tumpang tindih tersebut.
Selain itu, Arif menyoroti tantangan infrastruktur di Indonesia sebagai negara kepulauan yang masih sangat bergantung pada ketersediaan kabel bawah laut antarpulau (submarine cable). Ia mengatakan masih banyak kekurangan, termasuk kabel-kabel yang sudah tua dan minimnya opsi infrastruktur ke arah timur.
Ia menambahkan, masih terdapat perangkat yang belum mutakhir, penataan kabel yang belum rapi, serta isu koordinasi yang berkembang di tingkat dinas-dinas pemerintah daerah.
