Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mengusulkan penghentian sementara atau freeze relokasi jaringan telekomunikasi non-Proyek Strategis Nasional (PSN) selama satu bulan. Usulan ini disampaikan untuk memberi ruang bagi operator dalam menjaga stabilitas keuangan di tengah tekanan ekonomi global, serta lonjakan biaya operasional (Opex) dan biaya modal (Capex).
Di sisi lain, APJATEL menyatakan tetap mendukung penataan jaringan telekomunikasi nasional yang saat ini berlangsung masif di berbagai daerah. Namun, asosiasi menekankan perlunya keseimbangan antara percepatan relokasi jaringan dan keberlangsungan bisnis operator agar layanan internet kepada masyarakat tetap berjalan.
Ketua Umum APJATEL Jerry Mangasas Swandy mengatakan kondisi ekonomi global yang tidak stabil, ditambah kenaikan Opex dan Capex, membuat operator jaringan menghadapi tekanan berat. “Diperlukan keseimbangan antara percepatan penataan jaringan dan keberlangsungan usaha operator agar layanan internet kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (12/5/2026).
Menurut Jerry, layanan internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat yang posisinya setara dengan layanan listrik dan air bersih. Karena itu, keberlanjutan layanan dan kesehatan industri telekomunikasi dinilai perlu dijaga di tengah meningkatnya kebutuhan konektivitas.
APJATEL juga menyoroti kondisi jaringan telekomunikasi yang dinilai semakin semrawut. Selain mengganggu estetika kota, kondisi tersebut disebut dapat memicu risiko kecelakaan lalu lintas yang membahayakan masyarakat.
Dalam pernyataannya, APJATEL menyebut usulan pembekuan relokasi non-PSN selama satu bulan diperlukan untuk memberi “ruang napas” bagi operator dalam mengelola keuangan dan sumber daya. Meski begitu, relokasi jaringan yang berkaitan dengan proyek PSN dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal pemerintah.
Selain soal moratorium, APJATEL menegaskan pekerjaan relokasi yang melibatkan galian kabel, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya wajib diselesaikan secara cepat dan tepat. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas.
APJATEL turut mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk memperkuat kolaborasi serta harmonisasi regulasi. Menurut asosiasi, upaya tersebut dibutuhkan agar investasi telekomunikasi tetap sehat dan berkelanjutan seiring penataan jaringan yang terus berjalan.
