Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mengalokasikan anggaran internet sebesar Rp2,5 miliar dalam satu tahun anggaran. Besaran dana ini menjadi perhatian publik karena dinilai cukup besar, meski disebut digunakan untuk menunjang operasional digital di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kebutuhan publikasi dan produksi konten.
Berdasarkan data Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora, anggaran tersebut dialokasikan untuk layanan internet di 18 dinas, lima badan, dua kantor, serta 16 kecamatan. Total anggaran ini tercatat turun sekitar Rp32 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Sorotan menguat setelah muncul informasi bahwa sebagian OPD memasukkan biaya langganan aplikasi editing seperti Canva dan CapCut dalam paket anggaran internet. Praktik tersebut ditemukan di sejumlah OPD, di antaranya Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dalam rincian yang disebutkan, DP4 mengalokasikan sekitar Rp85 juta, BKPSDM Rp33 juta, dan Dinas Kominfo Rp3,7 juta dalam satu paket layanan yang mencakup akses internet sekaligus penggunaan aplikasi. Angka itu menjadi perhatian karena dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan biaya langganan resmi aplikasi, dengan CapCut disebut sekitar Rp910 ribu per tahun dan Canva sekitar Rp1,83 juta per tahun.
Sekretaris DP4 Blora, Lilik Setyawan, menjelaskan layanan tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas publikasi di berbagai unit kerja, mulai kantor dinas hingga Balai Penyuluh Pertanian di tingkat kecamatan. Ia menyebut kebutuhan konten digital meningkat seiring tuntutan keterbukaan informasi publik.
“Hampir setiap hari kami membuat publikasi. Bahkan dalam satu hari bisa lebih dari satu konten yang diunggah ke media sosial,” ujar Lilik.
Di sisi lain, besaran anggaran tetap memunculkan pertanyaan di masyarakat terkait transparansi dan efisiensi penggunaan dana, termasuk apakah alokasi tersebut sepenuhnya untuk mendukung digitalisasi atau berpotensi terjadi pembengkakan dalam paket layanan internet dan publikasi.
Dalam data yang sama, Dinas Kominfo tercatat menerima anggaran terbesar, sekitar Rp426 juta untuk kebutuhan Internet Sharing dan Main Gateway. Berikutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp173,5 juta, BPPKAD Rp156 juta, Sekretariat Daerah Rp136 juta, serta Sekretariat DPRD Rp111 juta.
Pada tingkat wilayah, Kecamatan Cepu menjadi penerima anggaran internet terbesar dengan nilai mencapai Rp47,5 juta. Kondisi ini turut menambah perhatian publik terhadap distribusi dan efektivitas belanja layanan digital di lingkungan Pemkab Blora.
Hingga kini, pengelolaan anggaran internet tersebut masih menjadi sorotan seiring meningkatnya tuntutan masyarakat agar tata kelola keuangan daerah berjalan lebih transparan, akuntabel, efisien, dan tepat sasaran.
