Yogyakarta—Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyoroti persoalan fragmentasi sistem digital di lingkungan pemerintahan yang ditandai dengan keberadaan sekitar 27 ribu aplikasi. Kondisi ini dinilai menimbulkan tantangan serius dalam pengelolaan data serta perumusan kebijakan berbasis bukti.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si., Guru Besar Transformasi Pemerintahan Digital UMY, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Smart Data: Penguatan Interoperabilitas Data untuk Perumusan Kebijakan yang digelar di Gedung AR Fachruddin A UMY. Forum ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah, termasuk Bapperida DIY dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.
Prof. Dyah menekankan pentingnya integrasi data lintas instansi agar kebijakan publik dapat dirumuskan lebih efektif. Menurutnya, transformasi digital pemerintah sebenarnya sudah berjalan, namun banyak aplikasi dibangun dan berjalan sendiri sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
“Data dari kementerian menyebut jumlahnya mencapai 27 ribu aplikasi. Bayangkan bagaimana rekam data dan konektivitas antar-aplikasi jika semuanya berjalan terpisah,” ujarnya.
Ia menilai fragmentasi tersebut memunculkan berbagai persoalan, mulai dari perbedaan standar data hingga ego sektoral antar-lembaga. Dampaknya, proses analisis kebijakan dapat berjalan lambat dan berisiko menghasilkan keputusan yang kurang tepat.
Karena itu, interoperabilitas data dipandang bukan sekadar isu teknologi, melainkan juga menyangkut aspek regulasi, tata kelola, dan kapasitas kelembagaan. Prof. Dyah mendorong pemerintah beralih dari pendekatan reaktif menuju data-driven governance atau pemerintahan prediktif berbasis data, sehingga pemerintah dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat sebelum diminta.
“Kami mengusulkan desain edictive analysis for data policy, di mana data terintegrasi digunakan untuk memproyeksikan persoalan lima hingga sepuluh tahun ke depan,” katanya.
FGD tersebut turut membahas jenis data yang layak dijadikan basis bersama, penguatan konektivitas antar-sistem, serta penerapan analitik dan kecerdasan buatan dalam platform data pemerintah.
