Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa, 20 April 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau efektivitas pemanfaatan Aplikasi SIEMON (Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris) dalam mendukung pengawasan profesi notaris di wilayah DIY.
SIEMON merupakan inovasi digital yang dikembangkan Kanwil Kementerian Hukum DIY guna mempermudah akses informasi antara lembaga, notaris, dan masyarakat. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengecek data notaris yang masih aktif serta menyampaikan pengaduan secara daring apabila menemukan layanan yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Evy Setyowati, menyatakan kehadiran SIEMON ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. “SIEMON adalah wajah baru birokrasi yang lebih terbuka. Melalui aplikasi ini, kami berupaya memastikan seluruh notaris di wilayah DIY menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor aturan yang berlaku,” ujar Evy.
Dalam kunjungan tersebut, Tim BSK Hukum juga berdiskusi mengenai mekanisme kerja SIEMON, termasuk proses validasi data notaris seperti alamat kantor, wilayah kerja, hingga masa jabatan yang dapat diperbarui secara real-time. Tim turut meninjau peran aplikasi ini dalam menyederhanakan standar pelayanan di tingkat wilayah.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, Febri Nurdian Satria Tama, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung regulasi. Ia menyebut SIEMON tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantau, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi digital. “Kehadiran SIEMON bukan sekadar alat pemantau, tetapi merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi digital. Kami sangat mengapresiasi kunjungan Tim BSK dan berharap praktik lapangan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyusunan kebijakan strategi nasional di lingkungan Kementerian Hukum,” kata Febri.
Saat ini, pengembangan SIEMON juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk mendorong kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan fitur pengaduan yang terintegrasi, laporan masyarakat diharapkan dapat ditangani lebih cepat, transparan, serta terpantau melalui sistem pengawasan internal.
