Koalisi Aksi Masyarakat Peduli Palembang (KAMPANG) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Aksi tersebut ditujukan untuk mendesak KPK mengusut dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang disebut berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan Aplikasi TANJAK di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang.

Dalam poster seruan aksi yang beredar, KAMPANG menyatakan akan menyerahkan berkas temuan terkait dugaan indikasi KKN dalam pengelolaan serta penggunaan aplikasi tersebut. Mereka juga menuntut KPK melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Koordinator aksi menyampaikan dugaan itu perlu mendapat perhatian serius karena dinilai berpotensi merugikan daerah. KAMPANG menyoroti adanya dugaan aplikasi dibuat oleh oknum pelaksana tugas (PLT) Sekretaris Badan (Sekban) Bapenda bersama suaminya, serta dugaan adanya persekongkolan yang dinilai berpotensi memunculkan praktik korupsi dalam retribusi pajak daerah.

Selain itu, KAMPANG menilai persoalan tersebut dapat berdampak pada penurunan pendapatan daerah Kota Palembang apabila tidak segera ditangani secara transparan dan akuntabel.

Dalam tuntutannya, massa aksi juga meminta KPK mengusut tuntas dugaan penggunaan Aplikasi TANJAK yang disebut belum memiliki perizinan lengkap dan diduga membuka peluang praktik KKN dalam digitalisasi pajak daerah.

Aksi ini mengusung seruan utama “Berantas Dugaan Korupsi Digitalisasi Pajak Daerah!” serta membawa sejumlah slogan, di antaranya “Transparansi untuk Palembang, Tolak Korupsi dan Usut Tuntas”.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Bapenda Kota Palembang.