Surat Edaran 05/2026/TT-BKHCN menetapkan kerangka kerja etika untuk kecerdasan buatan (AI) sebagai pedoman bagi penelitian, pengembangan, penyediaan, penerapan, dan penggunaan sistem AI. Aturan ini ditujukan untuk memastikan pemanfaatan AI berjalan secara aman, andal, dan bertanggung jawab.
Surat edaran tersebut berlaku bagi lembaga manajemen negara, organisasi, serta individu yang berperan sebagai pengembang, pemasok, pelaksana, atau pengguna sistem AI yang melayani manajemen negara maupun menyediakan layanan publik.
Kerangka etika AI nasional didefinisikan sebagai seperangkat nilai, prinsip, dan standar yang diterapkan sepanjang siklus hidup sistem AI, mulai dari riset dan pengembangan hingga penyediaan, penerapan, dan penggunaan. Tujuan utamanya adalah memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepentingan publik, serta pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
Selain menjadi pedoman operasional, kerangka ini juga diposisikan sebagai dasar penyusunan kebijakan untuk mendorong pengembangan AI yang aman, andal, dan bertanggung jawab. Kerangka etika tersebut direncanakan untuk ditinjau dan diperbarui secara berkala setiap tiga tahun, atau ketika terjadi perubahan besar dalam teknologi, hukum, dan praktik manajemen.
Institute for Policy and Development Studies (IPS) menilai penyusunan kerangka etika AI dilakukan di tengah munculnya tantangan baru dari teknologi ini. Tantangan yang disebut antara lain deepfake dan disinformasi, bias dan diskriminasi, pelanggaran privasi data, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta risiko terhadap keamanan dan kehidupan sosial.
Menurut IPS, kerangka etika yang komprehensif perlu mencakup seluruh siklus hidup sistem AI, sekaligus memperjelas tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam ekosistem. Kerangka seperti ini juga dinilai penting untuk memungkinkan pembaruan prinsip agar tetap sejalan dengan laju perkembangan teknologi.
Dalam ketentuannya, kerangka etika AI nasional menetapkan empat prinsip mendasar yang harus diikuti organisasi dan individu. Pertama, memastikan keamanan, keandalan, dan tidak membahayakan manusia, termasuk nyawa, kesehatan, kehormatan, serta kesejahteraan mental. Prinsip ini menekankan perlunya mekanisme pemantauan dan intervensi manusia yang sesuai dengan tingkat dampak sistem AI.
Kedua, menghormati hak asasi manusia dan hak-hak sipil dengan memastikan keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi dalam seluruh proses pengembangan dan pemanfaatan AI. Ketiga, mendorong kebahagiaan, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan masyarakat. Keempat, mendorong inovasi yang disertai tanggung jawab sosial dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan AI.
Dari sisi penerapan, para ahli IPS menyebut kerangka etika AI memuat rekomendasi spesifik bagi tiap kelompok pemangku kepentingan, termasuk pengembang, vendor, pelaksana, pengguna, dan lembaga pemerintah. Berdasarkan rekomendasi ini, lembaga, organisasi, dan bisnis dapat menyusun aturan internal serta pedoman rinci terkait pengembangan dan penggunaan AI yang etis.
Untuk proses otomatis yang berdampak langsung pada hak asasi manusia—seperti perekrutan, persetujuan kredit, layanan kesehatan, atau layanan publik—kerangka ini menekankan pentingnya mekanisme intervensi manual oleh personel berwenang. Selain itu, pemantauan dan evaluasi rutin terhadap sistem AI yang beroperasi dinilai penting untuk mendeteksi risiko sejak dini, terutama ketika lingkungan data dan aplikasi terus berubah.
Kerangka etika AI nasional juga disebut sedang dikembangkan agar kompatibel dengan standar internasional, termasuk pedoman dari OECD, UNESCO, serta Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa (EU AI Act). Keselarasan ini dinilai dapat memfasilitasi partisipasi bisnis Vietnam dalam rantai pasokan AI global, sekaligus berkontribusi menarik investasi asing dan memperkuat posisi Vietnam dalam forum tata kelola AI internasional.
Dari perspektif bisnis, kebutuhan akan acuan terpadu dipandang semakin jelas. Sejumlah studi internasional yang dirujuk dalam materi tersebut menyebut sistem tata kelola AI yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Bagi bisnis Vietnam, etika AI dipandang bukan sekadar kepatuhan, melainkan juga perlindungan terhadap reputasi merek dan aset dalam jangka panjang.
Secara keseluruhan, pemahaman dan kepatuhan proaktif terhadap kerangka etika AI dinilai dapat membantu organisasi dan bisnis meminimalkan risiko hukum dan reputasi, sekaligus menunjukkan komitmen pada pengembangan teknologi yang bertanggung jawab secara sosial.
