Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Salah satu upaya yang ditempuh adalah memperluas kolaborasi antarkabupaten agar ketimpangan digital dapat dikurangi melalui replikasi inovasi yang sudah berjalan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui agenda Sharing Session dan hibah aplikasi SPBE dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang kepada anggota Apkasi. Kegiatan ini digelar secara daring dari Command Center Kabupaten Sumedang pada Rabu (29/4/2026).
Mewakili Dewan Pengurus Apkasi, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah menjadi kunci dalam mempercepat implementasi SPBE. Menurutnya, SPBE bukan sekadar digitalisasi layanan, melainkan perubahan budaya kerja pemerintahan.
Ia juga menyoroti persoalan yang kerap muncul di daerah, yakni sistem yang belum terintegrasi dan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Melalui Apkasi, kata Sarman, dibangun jembatan kolaborasi agar keberhasilan satu daerah dapat menjadi akselerator bagi daerah lain melalui replikasi inovasi secara nasional.
Dalam forum tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir hadir sebagai narasumber utama sekaligus menyerahkan hibah sejumlah aplikasi unggulan Pemkab Sumedang kepada pemerintah kabupaten lain. Dony menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di Sumedang ditopang integrasi tiga aspek utama yang ia sebut DNA: Device (perangkat), Network (jaringan), dan Application (aplikasi).
Dony menyampaikan transformasi digital di Sumedang berawal dari perubahan pola pikir aparatur sipil negara (ASN), dari budaya manual menuju digital dan dari rutinitas menjadi budaya inovatif. Ia menekankan prinsip integrasi, bukan duplikasi, dengan tujuan menghadirkan satu data, satu sistem, dan satu standar pelayanan.
Pemkab Sumedang menghibahkan sejumlah aplikasi terintegrasi yang disebut telah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aplikasi tersebut antara lain Tahu Sumedang, WAKEPO, SIX, MMagis, Jampe Harupat, Simpati Jitu, serta platform e-Office. Sistem itu dirancang agar pimpinan daerah dapat mengambil kebijakan berbasis data secara real-time.
Upaya fasilitasi hibah teknologi ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Elfin Elyas, memberikan apresiasi terhadap pola kolaborasi tersebut sebagai langkah memperkuat administrasi kewilayahan secara nasional.
Melalui kegiatan ini, Apkasi berharap pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dapat mengadopsi sistem yang sudah matang tanpa harus membangun dari awal, sehingga anggaran daerah dapat lebih efisien dan fokus pada pelayanan masyarakat. Sarman menegaskan, ukuran keberhasilan bukan jumlah aplikasi yang dimiliki, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi layanan.
Paparan teknis implementasi SPBE dan skema hibah aplikasi disampaikan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosanditik) Kabupaten Sumedang Arief Syamsudin serta Devi dari Bagian Kerja Sama Pemkab Sumedang. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa Pemkab Sumedang siap memberikan pendampingan menyeluruh bagi anggota Apkasi yang ingin mereplikasi aplikasi SPBE Sumedang yang telah diuji, dengan harapan dapat memangkas waktu dan anggaran.
