Program pemerintah untuk menghadirkan layanan internet murah dengan tarif sekitar Rp100 ribu per bulan dan kecepatan hingga 100 Mbps dinilai sebagai langkah ambisius. Meski begitu, implementasinya disebut masih menghadapi sejumlah tantangan di Indonesia.

Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai realisasi program tersebut tidak sederhana, terutama jika ditargetkan bisa diterapkan secara merata di seluruh wilayah.

Menurut Heru, tantangan utama program ini mencakup kondisi geografis yang sulit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, serta kesenjangan daya beli antarwilayah. Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan juga menjadi hambatan dalam pembangunan jaringan telekomunikasi.

Ia menambahkan, kebutuhan investasi untuk infrastruktur—baik jaringan fiber maupun nirkabel—masih tergolong tinggi, terutama di wilayah yang jumlah penggunanya belum padat. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi kelayakan pembangunan jaringan jika tidak diimbangi skema yang tepat.

Heru juga menekankan pentingnya keberlanjutan model bisnis agar tarif tetap terjangkau. Menurutnya, koordinasi kebijakan, kepastian regulasi, serta insentif bagi operator perlu dibuat jelas agar program dapat berjalan efektif.

“Tanpa itu, janji tarif murah seperti Rp100 ribu untuk 100 Mbps akan sulit diwujudkan secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” kata Heru.

Meski menyoroti berbagai kendala, Heru menilai program internet murah tetap memiliki peluang jika dijalankan secara bertahap dan transparan. Ia berharap program tersebut tidak berhenti sebagai promosi, melainkan benar-benar menjadi solusi jangka panjang.