Jepang masih menghadapi krisis pernikahan dan kelahiran anak. Sejumlah pemerintah daerah mencoba berbagai langkah untuk mendorong warganya membangun hubungan dan berkeluarga, termasuk melalui pemanfaatan aplikasi kencan.
Di Prefektur Kochi, pemerintah setempat menawarkan insentif keuangan bagi penduduk berusia 20 hingga 39 tahun yang menggunakan aplikasi pencari jodoh yang disetujui. Nilainya mencapai 20.000 yen, atau sekitar Rp 2,1 juta, untuk menutupi sebagian besar biaya penggunaan aplikasi, termasuk salah satunya aplikasi populer Tapple.
Pejabat setempat menyebut besaran subsidi itu ditetapkan karena kurang lebih setara dengan biaya keanggotaan tahunan layanan kencan daring. Para pengguna program ini juga akan disurvei pada tahap berikutnya untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut. Kochi dilaporkan telah bekerja sama dengan Tapple sejak Desember, dengan tujuan mendorong praktik kencan online yang lebih aman dan terpercaya.
Upaya serupa juga dilakukan di wilayah lain. Prefektur Miyazaki, misalnya, memberikan dukungan dengan jumlah lebih kecil, yakni hingga 10.000 yen. Kebijakan ini memunculkan beragam reaksi di dunia maya. Sebagian pihak menyambut baik, sementara yang lain menilai hambatan utama terhadap hubungan asmara dan pernikahan berada pada persoalan yang lebih mendasar, seperti tekanan finansial, jam kerja panjang, serta biaya membesarkan anak.
Di Jepang, aplikasi kencan disebut menjadi cara yang semakin umum bagi anak muda untuk menemukan pasangan. Survei pemerintah pada 2024 menunjukkan sekitar satu dari empat orang yang sudah menikah dan berusia di bawah 39 tahun bertemu pasangannya secara online. Angka ini dilaporkan lebih tinggi dibanding pertemuan melalui pekerjaan atau sekolah.
Tantangan demografi Jepang juga memburuk dalam beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah pedesaan seperti Kochi, yang banyak ditinggalkan anak muda. Pada 2024, Jepang mencatat hampir satu juta lebih banyak kematian dibanding kelahiran, yang menjadi penurunan populasi tahunan terbesar sejak pencatatan dimulai enam dekade lalu.
Data Kementerian Urusan Dalam Negeri pada tahun tersebut mencatat jumlah kelahiran 686.061, terendah sejak 1899, dengan 1,59 juta kematian. Bank Dunia juga menempatkan Jepang sebagai negara dengan populasi tertua kedua di dunia setelah Monako.
Untuk menahan laju penurunan, otoritas Jepang menjalankan beragam strategi, mulai dari memperluas fasilitas penitipan anak, menyediakan subsidi perumahan, hingga meluncurkan aplikasi kencan yang dikelola pemerintah. Pemerintah Tokyo juga meluncurkan uji coba sistem kerja empat hari dalam seminggu bagi pegawai, dengan harapan mendorong mereka lebih terdorong untuk berkeluarga.
