Pemerintah daerah di Jepang terus mencari cara untuk menahan laju penurunan populasi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong warga lajang menggunakan aplikasi kencan, bahkan dengan menanggung biaya langganannya.
Prefektur Kochi menjadi wilayah terbaru yang menawarkan insentif bagi warga lajang berusia 20–39 tahun. Nilainya mencapai 20.000 yen atau sekitar Rp 2,1 juta, yang ditujukan untuk membayar langganan aplikasi kencan tertentu, seperti Tapple.
Pemerintah setempat menyebut program ini sebagai bagian dari upaya mendorong pernikahan pada usia muda di wilayahnya. Skema tersebut mencakup biaya langganan aplikasi untuk periode April 2026 hingga Maret 2027.
Namun, tidak semua orang dapat mengikuti program ini. Peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk berdomisili di wilayah setempat dan menggunakan aplikasi yang telah disetujui pemerintah daerah. Aplikasi yang masuk daftar persetujuan dinilai telah memenuhi standar keamanan dan keandalan yang ketat.
Program serupa juga sudah berjalan di wilayah lain. Prefektur Miyazaki, misalnya, memberikan insentif sebesar 10.000 yen atau sekitar Rp 1 juta untuk tujuan yang sama.
Di Kochi, pemerintah daerah juga menjalin kerja sama langsung dengan Tapple sejak Desember 2025. Kerja sama itu ditujukan untuk menciptakan lingkungan kencan online yang dinilai lebih aman.
Kebijakan ini sekaligus mencerminkan perubahan budaya dalam cara masyarakat Jepang mencari pasangan. Survei tahun 2024 oleh Japan’s Children and Families Agency terhadap 20.000 orang dewasa menemukan sekitar satu dari empat pasangan menikah di bawah usia 39 tahun bertemu secara online. Angka tersebut disebut melampaui pertemuan melalui jalur tradisional, seperti tempat kerja atau sekolah.
Langkah-langkah tersebut muncul di tengah situasi demografi Jepang yang dinilai mengkhawatirkan. Data Ministry of Internal Affairs and Communications menunjukkan populasi Jepang menyusut 908.574 orang pada 2024. Pada tahun yang sama, jumlah kematian sekitar 1,6 juta, hampir dua kali lipat dibanding angka kelahiran yang tercatat 686.061.
Sejumlah wilayah di Jepang pun meluncurkan beragam kebijakan untuk merespons tren tersebut, mulai dari perluasan layanan penitipan anak hingga subsidi perumahan. Tokyo juga menguji coba sistem kerja empat hari dalam seminggu bagi pegawainya, dengan harapan meningkatkan keseimbangan hidup dan kerja sekaligus mendorong angka kelahiran.
