Pemerintah Prefektur Kochi, Jepang, mengambil langkah untuk merespons krisis pernikahan dan penurunan angka kelahiran dengan menawarkan subsidi bagi warga lajang yang menggunakan aplikasi kencan. Insentif ini ditujukan untuk mendorong penduduk muda lebih aktif mencari pasangan melalui platform yang telah disetujui pemerintah.

Program tersebut menyasar penduduk berusia 20 hingga 39 tahun. Mereka berkesempatan menerima subsidi hingga 20.000 yen, atau sekitar Rp 2,1 juta, yang dialokasikan untuk menutupi biaya langganan aplikasi pencari jodoh yang masuk daftar persetujuan pemerintah, termasuk Tapple.

Pejabat setempat menjelaskan, besaran subsidi dirancang agar dapat menutup hampir seluruh biaya keanggotaan tahunan di situs kencan. Selain bantuan dana, para pengguna juga akan disurvei untuk mengukur efektivitas program dalam mempertemukan pasangan. Prefektur Kochi diketahui telah menjalin kerja sama dengan Tapple sejak Desember lalu, dengan tujuan menciptakan ekosistem kencan online yang dinilai lebih aman dan terpercaya.

Langkah Kochi bukan satu-satunya. Prefektur lain seperti Miyazaki juga disebut memberikan dukungan serupa, meski dengan nominal lebih kecil, sekitar 10.000 yen.

Kebijakan ini memunculkan respons beragam di dunia maya. Sebagian pihak menyambutnya sebagai bantuan yang dapat meringankan biaya, sementara yang lain mengkritik bahwa persoalan utama dianggap lebih mendasar, seperti tekanan finansial, jam kerja panjang, serta tingginya biaya membesarkan anak yang membuat rencana berpacaran hingga menikah terasa semakin berat.