Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) dan bioteknologi membuka peluang besar bagi transformasi di berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga pertanian. Di saat yang sama, inovasi tersebut memunculkan dilema etis yang menyentuh isu hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, kerangka hukum yang kuat—berbasis etika manusia-sentris dan kepedulian lingkungan—dinilai penting untuk memastikan kemajuan teknologi tidak menimbulkan dampak merugikan.
Sejarah menunjukkan kemajuan teknologi kerap bergerak lebih cepat daripada regulasi. Ketertinggalan aturan dapat membuat masyarakat menanggung konsekuensi dari inovasi yang tidak terkendali, termasuk potensi kerusakan lingkungan akibat kebutuhan energi yang meningkat seiring kecanggihan teknologi, serta risiko ketidaksetaraan sosial. Dengan AI dan bioteknologi yang berkembang cepat, kebutuhan perlindungan hukum dianggap semakin mendesak agar manfaatnya tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, melainkan dapat dirasakan lebih luas.
Dalam pendekatan manusia-sentris, regulasi teknologi dipandang perlu berangkat dari perlindungan hak individu dan penegakan keadilan sosial. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran John Rawls mengenai keadilan, serta Martha Nussbaum yang menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan manusia. Dengan menempatkan kerangka etis tersebut sebagai pijakan, regulasi diharapkan dapat menjaga martabat manusia sekaligus mengarahkan inovasi pada kepentingan bersama.
Selain itu, aspek lingkungan menjadi perhatian penting dalam tata kelola teknologi. Hans Jonas menekankan kewajiban mempertimbangkan dampak jangka panjang tindakan manusia terhadap generasi mendatang dan lingkungan, sebuah prinsip yang relevan untuk pengaturan AI dan bioteknologi. Sementara itu, Aldo Leopold memandang manusia sebagai bagian dari komunitas ekologi yang lebih luas, sehingga kebijakan perlu memperhitungkan hubungan timbal balik antara teknologi dan alam. Perspektif spiritual dalam berbagai kepercayaan animisme juga menempatkan alam sebagai sesuatu yang patut dihormati. Berbagai pandangan ini dapat menjadi rujukan dalam pembentukan perundang-undangan yang menjaga kelestarian lingkungan.
Di ranah sosial, teknologi dapat memberi dampak yang berbeda. Ada teknologi yang dinilai selaras dengan semangat keadilan sosial, seperti internet, yang memungkinkan akses hiburan serupa bagi berbagai lapisan masyarakat selama memiliki perangkat dan koneksi. Namun, ada pula teknologi yang berpotensi memperlebar kesenjangan, salah satunya rekayasa genetika. Jika teknologi seperti CRISPR hanya dapat diakses oleh kelompok kaya karena biaya tinggi, dikhawatirkan dapat muncul ketidaksetaraan genetik, di mana peningkatan kemampuan fisik maupun potensi kecerdasan lebih mudah diperoleh oleh mereka yang mampu membayar. Yuval Noah Harari dalam Homo Deus pernah memperingatkan risiko ketimpangan kekuasaan dan kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Karena itu, diperlukan perundang-undangan yang memastikan akses yang lebih adil terhadap kemajuan teknologi. Dalam konteks bioteknologi, salah satu gagasan yang mengemuka adalah perlunya pengaturan harga agar penggunaan CRISPR dan teknologi sejenis menjadi lebih terjangkau. Sementara untuk AI, pedoman yang lebih ketat dipandang perlu untuk mengurangi bias dalam pengkodean maupun penerapannya.
Di tingkat global, sejumlah instrumen dapat menjadi rujukan prinsip, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Deklarasi Universal UNESCO tentang Bioetika dan Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, masih dibutuhkan aturan yang lebih spesifik untuk menjawab persoalan etika terkait AI dan bioteknologi. Kebutuhan mendesak yang disorot adalah kerangka hukum komprehensif yang mengintegrasikan etika manusia-sentris dan etika lingkungan dalam tata kelola teknologi.
Pada akhirnya, inovasi ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan manusia dan membantu menjawab berbagai misteri alam semesta. Dengan kerangka hukum yang bertumpu pada etika manusia-sentris dan lingkungan, serta langkah untuk mengurangi risiko sosial-ekonomi, manfaat AI dan bioteknologi diharapkan dapat dibagikan secara lebih adil dan berkelanjutan.
