Pengadaan belanja jasa jaringan internet di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya pembagian proyek serta indikasi konflik kepentingan dalam penunjukan pihak ketiga penyedia jasa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak ketiga penyedia jasa jaringan internet disebut-sebut diduga memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Diskominfo Kota Tasikmalaya. Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.
Selain itu, beredar pula dugaan adanya aliran setoran kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dari total anggaran belanja jasa jaringan internet yang disebut mencapai sekitar Rp 3 miliar, disebutkan terdapat aliran dana hingga puluhan juta rupiah kepada oknum pejabat.
Jika terbukti, praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih serta aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kepala Diskominfo Kota Tasikmalaya, Amran, membantah tudingan adanya kepentingan dalam pengadaan jasa jaringan internet tersebut. Ia menyatakan proses pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Pengadaan belanja jasa jaringan internet di Diskominfo Kota Tasikmalaya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Tidak benar jika disebut jadi bancakan atau aliran setoran seperti yang dituduhkan,” ujar Amran saat ditemui di ruang kerjanya, Senin sore, 26 Januari 2026.
Menanggapi dugaan hubungan kekerabatan dengan pihak penyedia jasa, Amran menegaskan seluruh proses pengadaan dilakukan secara profesional dan terbuka. Ia juga menyebut penyedia jasa tercantum melalui e-katalog dan menyatakan perusahaan yang dimaksud adalah PT TIK dengan kantor berdomisili di Jakarta.
“Kami bekerja berdasarkan aturan, perusahan penyedia sesuai e-katalog, PT TIK domisili kantornya di Jakarta. Jadi, soal kerabat itu, bisa juga, kerabat dari Nabi Adam,” kata Amran.
