Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulampua berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengembangan SDM dan Infrastruktur Digital Sulawesi Tenggara yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat.
Dalam forum tersebut, APJII Sulampua diwakili Sekretaris BPW APJII Sulampua, Bahtiar, yang hadir mewakili Ketua BPW APJII Sulampua Abdul Malik. Ia menyampaikan pandangan industri mengenai perkembangan infrastruktur internet serta peluang kolaborasi untuk mendukung percepatan transformasi digital di Sulawesi Tenggara.
Rapat koordinasi ini dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar, BAKTI Komdigi, serta pemangku kepentingan sektor digital dan telekomunikasi.
APJII Sulampua mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memetakan wilayah blankspot sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur digital daerah. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, masih terdapat ratusan titik blankspot yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.
Menanggapi data tersebut, APJII Sulampua menilai kondisi itu tidak hanya menunjukkan tantangan pemerataan akses, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan pelaku industri internet untuk mempercepat akses digital.
Dalam paparannya, APJII Sulampua juga menjelaskan kontribusi penyelenggara jasa internet dalam pembangunan konektivitas daerah, antara lain melalui pengembangan jaringan fiber optik, layanan internet rumah (FTTH), wireless broadband, serta penyediaan layanan internet bagi sektor pendidikan, pemerintahan, UMKM, dan fasilitas pelayanan publik.
Selain itu, APJII Sulampua menyampaikan hasil Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang menghasilkan komitmen bersama untuk melakukan penyehatan industri internet dan mendorong sinkronisasi pembangunan infrastruktur melalui pendekatan zonasi serta kolaborasi antaranggota. Komitmen ini ditujukan untuk membangun industri internet yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemampuan investasi jaringan hingga ke wilayah yang belum terlayani.
Pendekatan zonasi pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat menghindari duplikasi investasi, meningkatkan efisiensi pembangunan jaringan, serta mempercepat pemerataan akses internet di kawasan Indonesia Timur.
Sebagai tindak lanjut, APJII Sulampua mengusulkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri melalui pemetaan bersama wilayah blankspot, sinkronisasi data infrastruktur yang sudah ada, pemetaan kebutuhan konektivitas pada sekolah dan fasilitas publik, serta pengembangan model shared infrastructure dan neutral host untuk mendukung percepatan pembangunan jaringan internet di Sulawesi Tenggara.
Bahtiar menegaskan APJII Sulampua siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. “APJII Sulampua percaya bahwa pemerataan akses internet tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara merata hingga ke seluruh wilayah Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, APJII Sulampua berharap sinergi pemerintah dan industri terus diperkuat untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang semakin terkoneksi, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan era digital.
