Nusa Tenggara Barat (NTB) dikenal sebagai salah satu wilayah rawan bencana di Indonesia. Provinsi ini kerap terdampak gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Selain itu, perubahan iklim turut meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Untuk memperkuat penanganan tanggap darurat, Pemerintah Provinsi NTB menghadirkan aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) yang dapat diakses masyarakat guna melaporkan kejadian bencana secara real time.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, mengatakan aplikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kanal pelaporan bencana, tetapi juga dapat digunakan untuk memantau cuaca.
“Sistem ini berfungsi untuk memfasilitasi laporan kebencanaan secara online. Fiturnya cukup lengkap, mulai dari pelaporan bencana, prediksi cuaca, hingga informasi pendukung lainnya,” ujar Sadimin, Rabu, 22 April 2026.
Aplikasi SIK tersedia untuk diunduh melalui Play Store dan App Store, sehingga dapat digunakan secara luas. BPBD NTB mendorong masyarakat memanfaatkan aplikasi ini, baik untuk memantau kondisi cuaca sebelum beraktivitas maupun untuk menyampaikan laporan kejadian bencana secara langsung.
Dalam menindaklanjuti laporan yang masuk, BPBD menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bekerja sama dengan aparat desa serta masyarakat setempat untuk melakukan verifikasi di lapangan. Data yang dihimpun mencakup jenis kerusakan hingga estimasi kerugian, kemudian diinput ke dalam sistem.
Sadimin menyebut aplikasi SIK sebenarnya sudah ada sejak 2022, namun belum berjalan optimal. “Dengan aplikasi ini, diharapkan laporan bisa dilakukan secara cepat dan akurat. Selama ini sistemnya sudah ada sejak 2022, namun belum berjalan optimal,” katanya.
Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan, BPBD NTB juga berencana menggelar pelatihan bagi petugas dan masyarakat. Pelatihan ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan pelaporan agar informasi kebencanaan dapat diterima secara real time dan segera ditindaklanjuti.
Saat ini, implementasi aplikasi SIK masih difokuskan di wilayah NTB. Meski demikian, BPBD menyebut tidak menutup kemungkinan daerah lain memiliki sistem serupa dengan nama berbeda. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat alur informasi kebencanaan sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Bencana bukan hanya urusan BPBD, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi,” pungkas Sadimin.
