Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih menghadapi tantangan pemerataan akses internet. Meski program pengurangan blank spot di kantor desa disebut telah tuntas, kondisi di lapangan menunjukkan masih ada banyak wilayah yang belum terjangkau jaringan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan saat ini terdapat sekitar 2.080 titik yang diusulkan untuk penguatan jaringan internet. Usulan tersebut berasal dari daerah dan akan melalui proses verifikasi serta validasi di lapangan.

Rangga menjelaskan, pendekatan awal pengurangan blank spot sebelumnya difokuskan pada fasilitas pemerintahan desa, terutama kantor desa, yang kini sudah terkoneksi internet. Namun, menurutnya, kebutuhan akses internet di desa tidak berhenti di kantor desa saja.

Ia menilai fasilitas publik lain juga perlu mendapat akses jaringan, seperti sekolah, puskesmas pembantu (pustu), dan tempat layanan masyarakat. Dengan cakupan yang lebih luas, layanan digital diharapkan bisa dimanfaatkan lebih merata oleh warga.

Rangga juga mengakui masih ada sejumlah wilayah di Kalteng yang terkendala jaringan, terutama di daerah pedalaman. Beberapa di antaranya disebut berada di Kotawaringin Barat, khususnya Arut Utara; di Kotawaringin Timur seperti Antang Kalang dan Parenggean; serta sebagian wilayah Murung Raya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemprov Kalteng menyiapkan program penguatan jaringan internet pada 2026 dengan menyasar fasilitas publik di desa, terutama di wilayah yang masih blank spot. Program ini diharapkan memperluas akses layanan digital bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah.

“Fokus kita ke fasilitas yang bisa diakses publik, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” kata Rangga.