PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengklaim persoalan blank spot di kantor desa telah dituntaskan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari percepatan digitalisasi pelayanan pemerintahan hingga ke tingkat desa.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan berdasarkan data yang dihimpun dari kabupaten/kota, seluruh kantor desa kini telah terhubung dengan jaringan internet.

“Program pengurangan blank spot itu sudah kita clear-kan semua. Jadi sebenarnya kantor desa itu sudah online semua,” ujar Rangga, Senin (6/4/2026).

Meski demikian, ia menilai pemenuhan akses internet di kantor desa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, akses internet juga diperlukan di berbagai titik layanan dan aktivitas warga di luar kantor pemerintahan desa.

Pada 2026, Pemprov Kalteng berencana memperluas cakupan jaringan ke fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas pembantu (pustu), dan sarana umum lainnya, terutama di wilayah pedalaman yang masih mengalami blank spot.

“Ketika melihat secara utuh desa, fasilitas umum juga harus diperhatikan, terutama di daerah yang memang masih blank spot,” katanya.

Rangga juga menyebut masih terdapat sekitar 2.080 titik usulan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah sulit dijangkau seperti Arut Utara di Kotawaringin Barat, Antang Kalang di Kotawaringin Timur, hingga sebagian wilayah Murung Raya.

“Karena desa itu luas, maka usulan tetap kita verifikasi dan validasi agar tepat sasaran,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memanfaatkan teknologi satelit, termasuk Starlink, yang disebut telah dipasang di ratusan titik layanan publik.